MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH

Authors

  • Moh. Jamaluddin Imron STIT Al- Ibrohimy

Abstract

Abstrak: Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara( UU Sisdiknas, 2003 pasal 1 ayat 1).Pada awalnya pendidikan masih jarang mendapatkan perhatian namun beberapa ahli ekonomi mulai memperhatikan pendidikan, karena a) peranan pendidikan dalam ekonomi nasional dinilai relatif kecil, b) adanya pola pikir yang memandang kemakmuran merupakan sesuatu yang bersifat material dan fisik, dan c) hasil dari riset ekonomi diperoleh bahwa pendidikan merupakan sektor yang paling banyak mengeluarkan biaya pajak yang cukup besar dari pemerintah.Ekonomi dapat dipahami sebagai suatu studi bagaimana orang atau masyarakat memilih dalam menggunakan uang dan sumber lain yang sifatnya terbatas atau langka untuk menghasilkan atau mencapai keinginan yang sifatnya tidak terbatas.Satu hal yang penting terhadap pemikiran baru bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi (Human Invesment). Dimana konsep ini menyatakan bahwa orang yang memiliki keterampilan tertentu, kebiasaan dan pengetahuan dapat mereka jual dalam bentuk pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, sehingga dapat diperankan sebagai sumber selama hidup mereka. Lebih jauh “human capital†ini dapat dianalogikan sebagai modal fisik karena kedua-duanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap bertahun-tahun lamanya.Sekolah sebagai salah satu lembaga yang melakukan kegiatan pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing memperoleh kehidupan yang layak ditengah tengah masyarakat. Pengelolaan dana atau biaya pendidikan pada sebuah Lembaga harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik sesuai dengan bunyi pasal 48 ayat 1 UU Sisdiknas Tahun 2003.

References

DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M.I. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar Pendidikan, No.1 Tahun x, 1991: 28-33.
AP Dosen. 2010. Manajemen Pendidikan. UNY Press: Yogyakarta. bsnp-indonesia.org/id/
Dedi Supriadi.2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Fattah, N. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Horngren, P. 1993. Pengantar Akutansi Manajemen Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
Howard R. Bowen (1981). The Cost of Higher Education Edisi kedua. California USA: The Carnegie Foundation for Advancement of Teaching dan Jossey-Bass Inc.
Idochi Anwar, Moch. 2004. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan: Teori, Konsep dan Isu. Bandung: Alfabeta.
Kementerian pendidikan Nasional (2011). Manajemen Melaului Penguatan tata kelola dan akuntabilitas disekolah. Jakarta. Australian Aid
Nanang Fattah. (2004). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Rosdakarya.
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
Sukirman Hartati, dkk. 2010. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. UNY Press: Yogyakarta.
Syaiful Sagala (2010). Materi Pelatihan Sekolah, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta
Tim Dosen UPI (Abubakar dan Taufani C. Kurniatun). (2005). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta
Tim Dosen UPI (Nanang Fattah dan Abubakar) (2005). Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Tim dosen UPI.
Tim Pengelola BOS. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Depdiknas: Dirjen Dikdasmen. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Jakarta. Tamita Utama.

Downloads

Published

2016-06-01

Issue

Section

Articles