Pesantren Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional
Perspektif Sejarah

Ahmad Sulton
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Email: achemad.sulthon@gmail.com 

Abstrak
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tumbuh sejak datangnya Islam di Indonesia, yakni pada abad ke 13 dan terus mengalami kemajuan sejak abad ke 17 M. Pada abad ke-18 M dan seterusnya, pondok pesantren semakin menunjukkan kematangannya. Pesantren didirikan sebagai lembaga basis tafaqquh fi al-din yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan memprioritaskan moralitas dalam beragama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam persfektif historis, pondok pesantren dapat dikatakan sebagai training center, sekaligus dijadikan sebagai cultural central Islam yang dilembagakan oleh masyarakat Islam dan secara de facto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Eksistensi pondok pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia menjadi bagian integral dari lembaga keagamaan berdasarkan konteks Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kata kunci: pesantren, sistem pendidikan nasional.

Pendahuluan
Pendidikan dalam Islam ditempatkan sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat membentuk kepribadiannya. Selain itu, melalui pendidikan manusia dapat memahami dan mampu menerjemahkan lingkungan yang dihadapinya sehingga dapat menciptakan suatu karya yang gemilang. Melalui penelaahan terhadap alam yang diperoleh dengan cara dan proses pendidikan, manusia dapat menghasilkan ilmu pengetahuan.Dalam kontek masyarakat Indonesia secara agama mayoritas beragama Islam masih meninggalkan berbagai macam masalah sosial, kemiskinan, serta keterbelakangan terutama dalam pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia atau sumber daya umat yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga, timbullah kemiskinan intelektual, sosial, moral, dan ekonomi di kalangan masyarakat Islam Indonesia.
Melihat sejumlah masalah yang begitu komplek dihadapi masyarakat Islam dewasa ini, maka menuntut adanya pengembangan dan pemberdayaan di kalangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat yang diperlukan di sini adalah pengembangan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, upaya pengembangan masyarakat masihperlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.
Sejarah awal pendidikan Islam di Indonesia, berkaitan erat dengan sejarah awal datang dan masuknya Islam di negara ini. Pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah memiliki keunikan tersendiri, dan berperan penting dalam memajukan kebudayaan Islam. Pendidikan Islam tersebut, didefinisikan sebagai upaya memberikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Islam di Indonesia, yang dimulai sejak datangnya Islam di negara ini, khususnya pada masa kerajaan. Sejak itu, lembaga pendidikan Islam yang mulai muncul adalah pesantren. Setidaknya terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pesantren sudah ada pada masa awal penyebaran Islam di nusantara, tepatnya abad ke-13 sampai 17 M, dan sesudahnya yakni abad ke-18 M seterusnya sebagai masa kematangan Islam, sekaligus eksistensi pesantren pun semakin matang perkembangannya. Data Statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2011 sekarang ini, menunjukkan terdapat sekitar 24.000 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Secara historis, pesantren yang berbasis pendidikan agama (Islam) merupakan lembaga pendidikan tradisonal, yang sengaja didirikan agar masyarakat menjadikannya sebagai tempat pembinaan umat yang utuh, lebih memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moralitas dalam beragama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Hari ini, dalam konteks peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, pesantren telah dijadikan sebagai bagian integral lembaga pendidikan nasional di Indonesia, yang kedudukannya sama dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Dengan demikian, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia, yang sampai saat ini semakin eksis keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional. Karenanya, eksistensi pesantren tersebut, menarik untuk dicermati sebagaimana yang menjadi bahasan dalam tulisan ini.
Dari uraian fakta mengenai eksistensi pesantren di atas. Terdapat satu masalah pokok yang menarik untuk dikaji dalam makalah ini, yakni bagaimana eksistensi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional yang ditinjau dari perspektif sejarah pendidikan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut. Tulisan ini akan menitik beratkan pembahasan pada empat persoalan pokok, yaitu: “Bagaimana pengertian dan tipologi pesantren di Indonesia, Bagaimana peran pendekatan sejarah dalam memahami pendidikan Islam khususnya Pesantren, Seperti apa konseptualisasi pesantren dalam perspektif sejarah, Bagaimana eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia” Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: Memahami pengertian pesantren dan tipologi di Indonesia, Memahami peran pendekatan sejarah dalam memahami pendidikan Islam khususnya Pesantren, Memahami konseptualisasi pesantren dalam perspektif sejarah, Memahami eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Definisi dan Tipologi Pesantren
Sebelum membahas lebih detail tentang pendidikan Islam terutama pesantren dalam perspektif historis (sejarah), maka penulis sedikit memaparkan tentang definisi dan tipologi pesantren. Dengan pendefinisian tersebut akan tercipta satu konsepsi dan persepsi tentang pesantren yang intepretable, selanjutnya juga diketahui model-model pesantren yang ada di Indonesia karena tergantung penekanan pendefinisiannya. Hal pertama dilakukan dalam memberikan definisi dan menjelaskan tipologi tersebut adalah memaparkan definisi dari tokoh-tokoh yang selanjutnya penulis menyimpulkan pendapat para tokoh tersebut untuk mendapatkan definisi dari pesantren kemudian melacak informasi dari sumber-sumber tentang tipe-tipe pesantren untuk memperoleh tipologi dari pesantren.
Kata “pesantren” berasal dari kata “santri” yang mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang tertulis “pesantrian” dan untuk memudahkan penyebutannya diucapkan “pesantren”. Santri berasal dari kata “sastri” (bahasa Hindu) artinya “ahli kitab suci agama Hindu” dengan asimilasi bahasa ke-Indonesiaan dan untuk membedakan pengertiannya maka dikatakanlah “santri” artinya “ahli kitab suci agama Islam”, yang secara terminologis adalah “orang yang fokus belajar tentang ilmu pengetahuan agama Islam”. Orang yang fokus belajar, dia harus konsen sehingga santri mutlak memiliki pondok, mesjid, dan kiai (ulama) sebagai guru spiritual. Inilah ciri khas pesantren sekaligus membedakan-nya dengan lembaga pendidikan Islam lainnya.
Pengertian terminologi pesantren diatas, mengidentifikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia, secara Historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke Islaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengIslamkannya. Pendapat serupa juga dapat dilihat dalam penelitian Karel A. Steenbrink:
Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India, Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam.

Bisa dilihat dari sistem pengajaran yang diterapkan didunia pesantren, memang terdapat kemiripan dengan tatalaksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu, dimana terdapatnya penghormatan yang besar oleh murid (santri) kepada Kiainya. Sehubungan dengan hal ini Cak Nur menggambarkan, kiai duduk di atas kursi yang dilandasi bantal dan para santri duduk mengelilinginya. Dengan cara begini timbul sikap hormat, dan sopan oleh para santri terhadap kiai seraya dengan tenang mendengarkan uraian – uraian yang disampaikan kiainnya. Sehingga peran kiai sangat fenomenal dan signifikan dalam keterlangsungan atau eksistensi sebuah pesantren, sebab kiai adalah sebuah elemen dari beberapa elemen dasar sebuah pesantren.
Pesantren yang merupakan media dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Sistem pendidikan yang dikembangkan dapat dilihat dalam dua orientasi. Pertama, berorientasi terhadap penguatan basis keagamaan bagi masyarakat muslim; Kedua, sebagai media konsolidasi dan sosialisasi terhadap masyarakat nusantara yang belum sepenuhnya menganut agama Islam. Keduanya dapat dijadikan alasan bahwa sesunggunya pondok pesantren, selain dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiah juga sebagai media penyebaran dan pengembangan ajaran Islam, meskipun kritikus, seperti Hasbullah, menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi tolak ukur, bagaimana Islam dengan umatnya telah memainkan peranannya dalam berbagai aspek sosial, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren dapat difungsikan dalam segala aspek kehidupan pada masa awal berdirinya,  sehingga berimplikasi lahirnya kekuatan masyarakat Islam yang menyatu dari berbagai komunitas muslim yang ada.
Tipologi dapat diartikan sebagai ilmu watak golongan-golongan menurut tipe, corak watak masing-masing. Jasa ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk melacak potensi-potensi pondok pesantren yang tengah bergelut dengan perkembangan zaman. Terlebih jika pondok pesantren tersebut dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sehingga memaksa dengan sadar pihak pesantren untuk merubah dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih dari geliat pesantren ini juga merupakan fenomena tersendiri untuk dilakukan penelitian.
Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yang meliputi:
1.	Pondok Pesantren Tradisional (PPT)
Pola I : Materi pelajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang bersumberdari kitab-kitab klasik, non-klasikal, pengajaran memakai sistem “halaqah”, santri diukur tinggi rendah ilmunya berdasar dari kitab yang dipelajarinya. Tidak mengharapkan ijazah sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Pondok Pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ‘ulama salaf dengan menggunakan bahasa Arab. Kurikulum tergantung sepenuhnya kepada kyai pengasuh pesantren. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim), dan santri yang tidak menetap di dalam pondok.
Pola II: Pola yang kedua ini hampir sama dengan pola yang di atas, hanya saja pada pola ini sistem belajar mengajarnya diadakan secara klasikal, non-klasikal dan sedikit memberikan pengetahuan umum kepada para santri.

 2.	 Pondok Pesantren Modern (PPM)
Pola I : pada pola ini pesantren sudah menerapkan sistem Negara dengan dengan melengkapi pembelajarannya dengan mata pelajaran umum. Adanya keseimbangan ini karena sebagian besar pesantren-pesantren jenis ini sudah melaksanakan ujian Negara. Dan dalam mata pelajaran tertentu mengikuti kurikulum Kementrian Agama yang dimodifikasi oleh pesantren yang bersangkutan sebagai cirri kepesantrenan. Sistem belajar secara klasikal dan meninggalkan sistem tradisional. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai kurikulum lokal.
Pola II : Sementara pola ini menitik beratkan pada pelajaran ketrampilan, di samping pelajaran agama. Pelajaran ketrampilan ditujukan untuk menjadi bekal kehidupan bagi seorang santri setelah dia tamat dari pesantren tersebut.

3.	Pondok Pesantren Komprehensif (PPK)
Pondok Pesantren Ini disebut komprehensif atau pesantren serba guna karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan yang tradisional dan yang modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus di kembangkan. Bahkan pendidikan ketrampilan pun diaplikasikan. Pada umumnya, pesantren pola ini mengasuh berbagai jenis jenjang pendidikan seperti pengajian kitab-kitab klasik, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi.
Berbeda halnya apa yang dikaji oleh Hasan Basri yang menganggap sistem pendidikan pesantren yang awalnya bercorak tradisional kemudian berkembang dinamis, adaptif, emansipatif, dan responsif. Melihat dinamika ini, agaknya pesantren mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga corak pesantren-pesantren tersebut berbeda-beda. setidaknya dapat dibedakan menjadi tida corak, yaitu :
a)	Pesantren Tradisional
Pesantren jenis ini masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam arti tidak mengalami transformasi dalam system pendidikannya. Ia juga tidak banyak terpengaruh dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pada umumnya pesantren semacam ini masih eksis di darah-daerah pedalaman (countryside). Materi pelajaran dan metodenya merujuk pada kitab-kitab kuning dan motivasi belajar santri murni tafaqquh fi ad-dīn tidak disisipi sedikitpun pendidikan umum.
b)	Pesantren Transisional
Pendidikan dalam corak yang transisional dapat ditandai pada porsi adaptasinya pada nilai-nilai baru. Corak pendidikan ini sudah mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, tapi tidak sepenuhnya. Prinsip selektifitas untuk menjaga nilai tradisional, masih terpelihara. Pesantren dengan corak semacam ini dapat dikatakan telah mengalami perubahan dan pergeseran nilai, namun nilai-nilai lama tetap menjadi tolok ukur dalam mengambil setiap kebijakan. 
c)	Pesantren Modern
Pesantren jenis ini agaknya tengah mengalami transformasi yang amat signifikan baik mengenai sistem pendidikannya maupun unsur-unsur dalam kelembagaannya. Sistem modern yang dimaksud mencakup materi pelajaran dan metodenya sepenuhnya menganut system modern. Bahan kajian kurikulumnya mencakup ketrampilan atau keahlian tertentu dan bakat minat dalam mengembangan potensi santrinya sudah diperhatikan. Terlebih jenis pesantren ini sudah mengajarkan bahasa asing (arab dan inggris), terutama percakapan yang sebagian pesantren sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari santri.

Pendekatan Historis dalam Memahami Pendidikan Pesantren
Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami manusia. Namun, perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk kepentingan masa lalu itu sendiri. Sejarah mempunyai kepentingan masa kini dan, bahkan, untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, orang tidak akan belajar sejarah karena tidak akan ada gunanya. Kenyataannya, sejarah terus di tulis, di semua peradaban dan di sepanjang waktu. Hal ini, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu sangat urgen.
Namun dalam sejarah konvensional yang banyak dideskripsikan adalah pengalaman manusia yang menyangkut tentang sistem perpolitikan, peperangan dan juga terdistorsi pada tataran bangun jatuhnya suatu kekuasaan seperti dinasti, khilafah atau kerajaan. Sebaliknya dalam sejarah harus ada upaya rekonstruksi masa lalu yang berhubungan dengan totalitas pengalaman manusia. Maka dengan konsep tersebut, sejarah mempunyai batas-batas definisi yang longgar dibandingkan dengan definisi-definisi ilmu sosial lainnya. Sejarah dapat didefinisikan dengan politik masa lalu, ekonomi masa lalu, masyarakat masa lalu ataupun sebagai sains atau ilmu pengetahuan masa lalu.
Namun kebanyakan sejarah sosial khususnya tentang pendidikan- masih berkutat pada pembahasan tentang sejarah ekonomi yang menyangkut tentang aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, Kuntowijoyo berpendapat bahwa sejarah sosial mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi semacam sejarah sosial ekonomi. Walaupun demikian, ada beberapa tema yang berkaitan dengan sejarah sosial. Ada pengertian bahwa sejarah sosial mencakup berbagai aspek kehidupan manusia kecuali masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah politik.
Dari deskripsi di atas, kita bisa memetakan definisi sejarah pendidikan atau terspesifikasi pada pendidikan Islam. Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu bermacam-macam tergantung kepada maksud dari kajian itu mulai dari tradisi pemikiran dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponen-komponennya, sampai pada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan (sains), ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial. Sehubungan dengan itu semua sejarah pendidikan erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial.
Maka dalam pengkajian pendidikan Islam khususnya pesantren melalui pendekatan sejarah, banyak pakar pendidikan Islam mengunakan pola pemikiran rasionalistik-fenomenologik untuk memahami pesan sejarah pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Ibnu Khaldun yang kapasitasnya sebagai seorang pemikir, Ibnu Khaldun memiliki watak yang luar biasa yang walaupun kadang terasa kurang baik. Dalam hal ini Muhammad Abdullah Enan melukiskan kepribadian Ibnu Khaldun yang istimewa itu dengan mencoba memperlihatkan ciri psikologik Ibnu Khaldun, walaupun diakuinya secara moral ini tidak selalu sesuai. Menurutnya ia melihat dalam diri Ibnu Khaldun terdapat sifat angkuh dan egoisme, penuh ambisi, tidak menentu dan kurang memiliki rasa terima kasih. Namun di samping sifat-sifatyang tersebut di atas dia juga mempunyai sifat pemberani, tabah dan kuat, teguh pendirian serta tahan uji. Di samping memiliki intelegensi yang tinggi, cerdas, berpandangan jauh dan pandai berpuisi.
Menurut beberapa ahli, Ibnu Khaldun dalam proses pemikirannya mengalami percampuran yang unik, yaitu antara dua tokoh yang saling bertolak belakang, yaitu Al-Ghozali dan Ibnu Rusyd. Al-Ghozali dan Ibnu Rusyd bertentangan dalam bidang filsafat. Ibnu Rusyd adalah pengikut Aristoteles yang setia, sedangkan Al-Ghozali adalah penentang filsafat Aristoteles yang gigih. Ibnu Khaldun adalah pengikut Al-Ghozali dalam permusuhannya melawan logika Aristoteles, dan pengikut Ibnu Rusyd dalam usahanya mempengaruhi massa. Ibnu Khaldun adalah satu-satunya sarjana muslim waktu itu yang menyadari arti pentingnya praduga dan katagori dalam pemikiran untuk menyelesaikan perdebatan-perdebatan intelektual. Barangkali karena itulah seperti anggapan Fuad Baali bahwa Ibnu Khaldun membangun suatu bentuk logika baru yang realistik, sebagai upayanya untuk mengganti logika idealistik Aristoteles yang berpola paternalistik-absolutistik-spiritualistik. Sedangkan logika realistik Ibnu Khaldun ini berpola pikir relatifistik- temporalistik-materialistik.
Dengan berpola pikir seperti itulah Ibnu Khaldun mengamati dan menganalisa gejala-gejala sosial beserta sejarahnya, termasuk juga aspek pendidikan, yang pada akhirnya tercipta suatu teori kemasyarakatan yang modern. Karya-karya intelektual Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:
1.	Kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab al-‘Ibar, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
2.	Kitab al-‘Ibar, wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar, fi Ayyam al-‘Arabwa al-‘Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthanial-‘Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orangArab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab ‘Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan,keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab danalasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negaraMaghribi (Afrika Utara).
3.	Kitab al-Ta’rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqon wa Ghorban atau disebut al-Ta’rif, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan Autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab al-‘Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Konseptualisasi Pesantren dalam Perspektif Sejarah
Dalam persfektif historis kultural, pondok pesantren dapat dikatakan sebagai training center, sekaligus dijadikan sebagai cultural central Islam yang dilembagakan oleh masyarakat Islam dan secara defakto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Apalagi, dalam sejarahnya, aktivitas dan proses awal pendidikan formal embrionya di masjid, surau-surau, dan sebagian ulama dan guru mengajarkannya di rumah masing-masing. Jadi, pendidikan formal dalam bentuk bangunan khusus belajar belum diciptakan. Meskipun disadari bahwa sesungguhnya pondok pesantren telah menjadi pendidikan formal satu-satunya di nusantara (Indonesia) pada saat itu. Namun, secara formil sistem pendidikan kelembagaan mulai hadir ketika pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan baratnya. Kondisi ini kemudian berasimilasi antara sistem kelembagaan pondok pesantren dengan sistem pendidikan barat, baik secara fisik gedung belajar formalnya, juga terdapat penyesuaian materi. Implikasinya adalah lahirnya pendidikan formal yang dikelola pemerintah sebagai madrasah negeri (state school) dan madrasah swasta (private school).
Kaburnya catatan sejarah mengenai kepastian tentang kehadiran pertama kali pondok pesantren di Indonesia, di mana dan siapa pendirinya, relatif sulit ditemukan. Pasalnya, aktivitas pembelajaran keagamaan - baik terbentuknya pendidikan formal yang diistilahkan pesantren - telah berlangsung di mana-mana, seiring berlangsungnya islamisasi ke sejumlah wilayah. Terdapat dua faktor yang membuat sejarah kehadiran pesantren sulit diidentifikasi, yaitu; Pertama, faktor geografis yang sulit dilacak adanya proses pembelajaran Islam di sejumlah wilayah di nusantara yang hampir pasti bahwa di setiap kehadiran ulama di suatu tempat, maka dilakukan aktivitas pembinaan keagamaan. Kedua, belum adanya kekuatan politik pemerintahan yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang telah diislamkan, sehingga sulit dilakukan komunikasi. Namun, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada 1984-1987, diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada 1062 M. di Pamekasan Madura dengan nama Pesantren Jan Tampes II, akan tetapi hal ini kemudian diragukan, karena ditemukan adanya pesantren Jam Tampes I yang lebih tua.
Pada masa penjajahan kolonial Belanda, sekitar abad ke-18-an, nama pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan rakyat sangat populer terutama dalam bidang penyiaran agama Islam. Aktivitas keagamaan inilah kerap menimbulkan kecurigaan di pihak kolonial Belanda, apalagi bentuk dan proses pembinaan yang dilakukan disatukan dalam sebuah majelis. Faktor dilarangnya orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat dijadikan sebagai regulasi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka memproteksi diri mereka dari kelompok-kelompok pemberontak atau yang diistilahkan ekstrimis. Ini menunjukkan bahwa eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diawasi secara tidak langsung oleh pemerintah Belanda. Akhirnya, pesantren tidak bebas melakukan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan dengan melibatkan jamaah dengan skala besar.
Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Dengan sifatnya yang lentur (flexibel), sejak awal kehadirannya pondok pesantren ternyata mampu mengadaptasikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat. Walaupun pada masa penjajahan, pondok pesantren mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, pondok pesantren masih bertahan terus dan tetap tegar berdiri, walaupun sebahagian besar berada di daerah pedesaan. Peranan mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa tetap diembannya. Bahkan pada saat-saat perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh pejuang dan pahlawan- pahlawan kemerdekaan yang berasal dari kaum santri.Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan pondok pesantren memang mengalami peningkatan secara kuantitas. Pada zaman Belanda saja jumlah pesantren di Indonesa yang telah teridentifikasi sebanyak 20.000 pesantren. Perkembangan selanjutnya, pesantren mengalami pasang surut. Namun, perkembangan yang paling akhir, dunia pesantren menampakkan trend lain. Dalam konteks ini terdapat dua kluster pesantren yang dimaksudkan, yaitu; pesantren yang mempertahankan sistem "tradisionalnya" diantaranya yang membuka semacam lembaga pendidikan kejuruan. Tetapi tidak terlepas dari penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moralitas sebagai pedoman hidup untuk berdialektika dengan masyarakat. 
Pada sistem penyelengaraan pendidikan Islam di pondok pesantren sekarang ini, setidaknya dapat digolongkan kepada tiga bentuk sebagai berikut: Pertama, Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandungan dan sorogan), dimana seorang ulama mengajar santri- santri berdasarkan kitab kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedang santrinya tinggal dalam pondok atau asrama. Kedua, Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas, tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan di kompleks pesantren. Di mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu. Dan ketiga, Pondok pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem tradisional dan modern.
Berdasarkan realitas tersebut, tampaknya sebagian pondok pesantren tetap mempertahankan bentuk pendidikannya yang asli atau tradisional, sebahagian lagi mengalami perubahan. Hal ini lebih disebabkan oleh tuntutan zaman dan perkembangan pendidikan di tanah air. Karenanya, saat ini di samping terdapat pesantren dengan karakteristik ketradisionalannya, juga bermunculan pesantren yang berlabel modern. Sejalan dengan uraian itu, maka dipahami bahwa keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan dengan berbagai ciri khas serta unsur utamanya dapat dikatakan telah turut menghiasi sejarah pendidikan nasional dan bahkan sejarah perjuangan bangsa melawan kolonial. Oleh karena itu, pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan satri yang ribuan jumlahnya adalah aset nasional yang memerlukan pemikiran dan strategi pengembangannya yang lebih maju dan tanpa mengabaikan citranya.

Eksistensi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional
Pondok pesantren sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi managament dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendekatan keagamaan. Ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti, pasal 30 ayat (1) bahwa:
“Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”.
Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:
“Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya”.

Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana yang diatur dalam PP. 55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Di samping itu pondok pesantren yang tujuannya untuk menciptakan insan yang taqwa serta komponen lainnya sebagai manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan merupakan indikator utama mengenai peran pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kontekstualisasi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pada bab II tentang “Dasar, Fungsi dan Tujuan” di mana UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut, terdiri dari dua pasal yakni pasal 2 dan 3. Dua pasal dalam UU Sisdikanas No. 20 Tahun 2003, secara berturut-turut menjelaskan tentang “dasar pendidikan nasional”, yakni UUD 1945, kemudian “fungsi dan tujuan pendidikan nasional” yakni :
“Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa inti utama tujuan pendidikan nasional kita adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menjadi tujuan pondok pesantren sebagaimana yang dirumuskan Ahmad Farhani, yakni: Tujuan utama diterapkan pendidikan Islam adalah untuk mencapai tujuan utama agama Islam itu sendiri. Karena itu, (pendidikan Islam) diharapkan mampu membentuk kepribadian mu’min yang patuh kepada Allah, dan bertaqwa kepada-Nya, serta beribadah kepada-Nya dengan baik demi meraih kebahagiaan di akhirat dan kesejahteraan (hidupnya) di dunia.
Pribadi mu’min yang dimaksud dalam pernyataan di atas memiliki makna sama dengan redaksi “agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa” sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas, yang sasarannya adalah pada pembentukan pribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Āli Imrān (3): 102, sebagai berikut Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Seruan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa, bermuara pada kemusliman sebagaimana yang termaktub dalam ayat di atas, mengindikasikan bahwa orang yang beriman hendaknya menumbuhkan karakter taqwā pada dirinya. Djamaluddin dan Abdullah Aly menjelaskan bahwa konteks iman dan takwa dalam UU Sisdiknas tersebut memiliki tujuh perincian lebih lanjut; Pertama, memercayai dan mengamalkan ajaran Tuhan dalam bidang ritual; Kedua, berbudi pekerti luhur; Ketiga, berpengetahuan dan berketerampilan; Keempat, sehat jasmani dan rohani; Kelima, berkepribadian yang mantap; Keenam, mandiri; dan Ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Bila diperhatikan ketujuh perincian ini, ternyata telah mencerminkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dikutip dalam UU Sisdiknas.
Pada sisi lain, tujuan inti dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan pendidikan agama Islam yang diperankan oleh pondok pesantren, sejalan dengan sila utama dan pertama Pancasila sebagai asas bangsa ini, yakni Ketuhahan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia ini, berdampak lagi pada tujuan dalam rangka pengembangan kualitas pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik bangsa Indonesia. Jadi tujuan pendidikan nasional yang juga menjadi tujuan dari pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah berupaya pada penciptaan, pelaksanakan, perwujudan dan pemeliharaan perkembangan cita-cita kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, dan secara bertanggung jawab.
Selanjutnya dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pada bab III adalah “prinsip penyelenggaraan pendidikan” yang terdiri atas enam ayat, di dalamnya termaktub pula tentang kedudukan Pendidikan Agama, yakni pendidikan di pondok pesantren terutama bila dicermati ayat 1 yakni :
“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

“Nilai Keagamaan” yang terdapat dalam kutipan tersebut,  dalam konteks Islam adalah tentu saja dimaksudkan sebagai pendidikan yang berbasis pesantren yang sarat dengan nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, apabila dianalisis lebih lanjut, tampak bahwa muatan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berkenaan dengan pendidikan keagamaan selalu berfokus pada satu tema yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Khususnya pada bab IV yang menjadi penekanannya adalah pada masalah peserta didik yang batasannya pada ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Naskah inilah yang menjadi cita-cita luhur bagi setiap pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu agama agar tercipta generasi yang cerdas secara intelektual dan memiliki iman taqwa yang handal serta moralitas sesuai dengan ajaran Islam.
Naskah-naskah bab selanjutnya dalam UU Sisdiknas adalah tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang dijelaskan dalam bab VI, terdiri atas sebelas bagian, khusus pada bagian kesembilan menjelaskan tentang “pendidikan keagamaan” yakni pasal 30 (5 ayat). Ini berarti bahwa kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki peran yang urgen dan signifikan sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Dalam upaya pengembangan pondok pesantren, tampaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan dari segi eksternal dan dari segi internal.
Pengembangan dari aspek eksternal dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu; Pertama, tetap menjaga agar citra pondok pesantren dimata masyarakat. Khususnya, mutu keluaran atau output pondok harus mempunyai nilai tambah dari keluaran pendidikan lainnya yang sederajat; kedua, santri-santri dalam pondok hendaknya dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Setidaknya proses itu dapat dimulai sejak awal hingga diprediksi tingkat keompetensinya sudah mampu; Ketiga, pondok hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan pengetahuan dan temuan-temuan ilmiah dalam masyarakat, termasuk temuan baru dalam dunia pendidikan.
Sedangkan pengembangan dari segi internal yang dapat dilakukan, yaitu; Pertama, kurikulum pondok pesantren harus menepis anggapan yang bersifat dikotomi dan memisahkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Dalam konteks kekinian, kurikulum sebaiknya berdiferensiasi, yaitu kurikulum yang direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan anak didik, kurikulum ini sekaligus dapat menyatuhkan dengan baik antara aspek intelektual emosional, agama spritual, dan kinerja psikomotor; Kedua, tenaga pengajar pada pondok pesantren. Untuk pengembangan di masa mendatang, kiranya perlu kriteria-kriteria khusus dalam merekrut tenaga pengajar. Setidaknya, ia mempunyai pengetahuan agama yang cukup mantap, namun juga profesional dalam bidang ilmu yang diajarkan dan memiliki kemampuan mentransfer ilmunya dengan baik. Ketiga, sarana pendidikan di pondok, karena sarana sangat menentukan, hampir bisa dipastikan dengan sarana yang lengkap dapat mencapai hasil yang maksimal. Misalnya ruang belajar yang baik, perpustakaan yang lengkap dan media belajar yang lainnya.
Dengan mengembangkan pondok pesantren dari segi internal dan eksternalnya akan memberikan warna dan corak khas dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia, apalagi secara kultural pondok pesantren telah diterima dan ikut serta membentuk dan memberikan peran dalam kehidupan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia dianggap banyak memberikan andil dalam perjalanan bangsa dan kenegaraan, baik pada masa kolonial hingga sekarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi lembaga pendidikan pesantren masih dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan bangsa. Akhirnya, warga masih tetap diberikan pilihan untuk menyekolahkan putra puttri mereka di lembaga pendidikan yang diinginkan, termasuk pilihannya ke pesantren.
Potensi pondok pesantren dalam upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk upaya transformasi sosial, sangatlah besar. Setidaknya ada beberapa alasan, pertama; potensi kuantitatif yang dapat diberdayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua; keterikatan pondok pesantren dengan masyarakat yang sangat mengakar melalui kharisma kyainya sekaligus tempat kepercayaan masyarakat pendukungnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pondok pesantren sekarang ini. Ketiga; upaya pemberdayaan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan potensi umat, menjadikan sasaran pembangunan pendidikan nasional yang signifikan. Keempat; sebagai lembaga pengembangan dan pembentukan watak, pesantren dapat terus berdampingan hidup dengan masyarakat.

Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sejarah perkembangannya, dimulai sejak datangnya Islam di Indonesia abad ke 13 dan terus mengalami kemajuan sejak abad ke 17 M, dan sesudahnya yakni abad ke-18 M seterusnya sebagai masa kematangan Islam. Sampai saat ini, tahun 2016 terdapat sekitar 30 ribu Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pesantren didirikan sebagai lembaga basis tafaqquh fi al-din yang dengannya sehingga bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moralitas dalam beragama sebagai pedoman hidup bermasyarakat, dan pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai training center yang otomatis menjadi cultural central Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat.
Eksistensi pondok pesantren dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia menjadi bagian integral dari lembaga keagamaan berdasarkan konteks Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu tercakup pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang didalamnya secara tegas dikemukakan bahwa pondok pesantren  menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah, tergolong dalam sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menajdi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan pondok pesantren agar tetap memiliki peran sebagai sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia, maka yang perlu dibenahi perannya secara eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal diupayakan adanya mutu keluaran atau output yang berkualitas, santri-santrinya mampu berkompetisi dan pondok pesantren terbuka terhadap perkembangan dalam dunia pendidikan. Dari segi internal adalah hendaknya kurikulum pondok pesantren tidak ada dikotomi, tenaga pengajarnya memiliki kriteria-kriteria khusus, sarana pendidikannya seharusnya mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Husayn Ahmad, Seratus Tokoh dalam Islam, Terj: Bahruddin Fannani, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
Boechari, Sidi Ibrahim, Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau, Jakarta, Gunung Tiga, 1981.
Daulay, Haidar Putra, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara, Cet. I, Jakarta , PT Rineka Cipta, 2009.
Departemen Agama RI, Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004.
Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Pesantren, Jakarta, Dirjen Bimbingan Islam, 1985.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman, Jakarta, LP3ES, 1979.
Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, Cet.II, Bandung, Fokusmedia, 2003.
Djailani, A. Timur, Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama, Jakarta, Dermaga, 1982.
Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
Enan, Muhammad Abdullah, Ibnu Khaldun: His Life and Work. Terjem: Muhammad Qodari Arif. Jakarta, Kencana, 1999.
Farhān, Ishāq Ahmad,  al-Tarbiyah al-Islāmiyah bayn al-Asālah wa al-Ma’āsirah, Cet. II, t.tp, Dār al-Furqān, 1983.
Fuad Baali dan Ali Wardi. Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, Terj: Osman Ralibi, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1999. 
Juwariyah, Ibnu Khaldun dan Pemikirannya tentang Filsafat Pendidikan, Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2004.
Hasan Basri, “Pesantren : Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan”, dalam Abuddin Nata (ed), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta , PT Grasindo, 2001.
Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1995.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003.
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1995.
Majid, Nurcholish, Bilik – bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta, Paramadina, 1997.
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Nata, Abuddin, Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang, Jakarta, Gramedia, 2003.
Nurcholish Majid “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Islam” dalam Dawam Raharjo, (ed), Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah, Jakarta, P3M, 1985.
Steenbrink, Karel A, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kultur Modern, Jakarta, LP3ES, 1994.
Talbott, John E., Education in Intellectual and Social History, dalam Felix Gilbert & Stephen R. Graubard, ed, (Historical Studies Today,), New York: W.W, 1992.