PROBLEM ETIS LIMITASI WAKTU HAK CIPTA PERSPEKTIF MASHLAHAH

Abstract

Pada tahun 2014 Indonesia telah menyempurnakan dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara poin penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah menyangkut pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menilik aturan pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekonomi dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memunculkan kegelisahan akademik, yakni bagaimana hukum pembatasan waktu hak cipta, terutama hak ekomi tersebut dalam bingkai fiqih muamalah. Sebagai agama yang syamil wa mutakamil, Islam tidak mempermasalahkan pembatasan waktu hak cipta seperti di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sepanjang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Hak cipta dalam pandangan fiqh muamalah adalah haqq maliy (hak yang berkaitan dengan harta). Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan salah satu unsur al-dharuriyat al-khamsah (lima pilar pokok kehidupan) yakni hifzul mal (perlindungan harta benda). Karena al-mal itu merupakan di antara pilar kehidupan manusia, maka perlindungannya menempati tingkatan dharuri (primer).