Telaah KUH Perdata dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Bahasa Indonesia

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Telaah KUHPerdata dan Hukum Islam kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Dengan Fokus utama Bagaimana kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata, dan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam? dengan menafsirkan dan menguraikan  situasi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan variabel yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut KUH Perdata ialah hanya diperbolehkan bila yang dijadikan alasan perceraian adalah pasal 19 huruf yaitu pertengkaran terus menerus atau (syiqoq). Menggunakan saksi keluarga dalam alasan perceraian selain pasal 19 huruf adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. (2) Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian menurut Hukum Islam tidak hanya mendengar saja dan oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Implikasinya yaitu, Para saksi dapat diberikan pengertian sumpah sehingga saksi tidak main-main memberikan keterangan, memberikan kesaksian dengan adil karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak, serta kesaksian sangat mempengaruhi putusan serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.hendaknya majelis hakim lebih terfokus dengan permasalahan yang dihadapi atau dasar hukum dikemukakan secara terperinci dalam putusan serta mengambil pengambilan keterangan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat, terakhir majelis hakim hendaknya lebih selektif, sesuai undang-undang yang berlaku.