STATUS HUKUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH
Keywords:
Legal Status; Financial Services Authority; Investors.
Abstract
This study aims to explain the legal status of the Financial Services Authority regulations governing legal protection for Islamic capital market investors. The type of research used is normative legal research with the Legislation approach and the Conceptual approach. The results of this study are that based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it is stated that the guidance, regulation and supervision of financial service activities in the capital market sector is carried out by Bapepam LK which then transfers the authority to the OJK after the enactment of the Act. Law No. 21 of 2011, so that based on the Act, Article 8 gives authority to OJK to stipulate OJK regulations as a form of regulatory task. Thus, several Financial Services Authority regulations that regulate legal protection for Sharia Capital Market investors have a valid legal status, because they are in accordance with Law No. 12 of 2011 in Article 8 Paragraph (1) which regulates the types of Legislation and Regulations. Invitations other than those referred to in Article 7 Paragraph (1) are recognized to exist and have binding legal force as long as they are ordered by a higher Legislation or formed based on authorityReferences
Buku/ Jurnal:
Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Bryan A. Garner. 2009. Black’s Law Dictionary, ninth edition. St. Paul: West.
Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul. 2011. Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, Mercatoria Vol. 4 No. 1.
Hesty D. Lestari. 20212. Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3.
Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2.
Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
Retno Saraswati. 2013. "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan",Yustisia Vol.2 No.3.
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika..
Zulkarnain Sitompul. 2004. Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.
Peraturan Perundang-Undangan:
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, TLN No. 64.
Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Bryan A. Garner. 2009. Black’s Law Dictionary, ninth edition. St. Paul: West.
Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul. 2011. Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, Mercatoria Vol. 4 No. 1.
Hesty D. Lestari. 20212. Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3.
Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2.
Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
Retno Saraswati. 2013. "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan",Yustisia Vol.2 No.3.
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika..
Zulkarnain Sitompul. 2004. Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004.
Peraturan Perundang-Undangan:
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, TLN No. 64.
Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.LN No. 111 Tahun 2011, TLN 5253.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
Published
2021-12-31
How to Cite
Diman Ade Mulada. (2021). STATUS HUKUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH . TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 6(2), 33-43. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4251
Section
Articles
Copyright (c) 2021 TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
