KABILAH : Journal of Social Community

PRAKTIK PERJANJIAN LISAN PRA NIKAH DI KELURAHAN HINAI KIRI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

2023-11-28T04:45:51+00:00

Abstrak:

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kedua, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah praktik perjanjian pra nikah yang terjadi dilakukan hanya dengan lisan dan komitmen bersama pasutri, yang di saksikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak dicatat. Isi perjanjian pra nikah setidaknya ada enam diantaranya adalah mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun dan mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Isi perjanjian perkawian tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga menurut pendapat Imam Syafiâ€™i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk dibatalkan jika melanggar hukum Islam dan pendapat Ibnu Qudamah jika perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti melarang poligami dan istri boleh untuk minta cerai, karena menolak perjanjian tersebut. Dalam prespektif hukum keluarga, menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkkan bila mana melanggar hukum Islam.

Kata Kunci: Praktik, Perjanjian Perkawinan, Pra Nikah, Hukum Islam, Keluarga

Abstract:

A marriage agreement is a form of agreement made between one party and another by mutual consent before entering into a marriage contract. The purpose of this study is to try to explain the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency in the Perspective of Islamic Law and Family Law in Indonesia. This type of research is empirical research (field). In this research, there are two problem formulations that are trying to be solved. First, how is the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency. Second, how is the practice of pre-marital oral agreements that occurred in Hinai Kiri Village, Secanggang District studied in the perspective of Islamic law and family law in Indonesia. The findings in this study are that the practice of prenuptial agreements that occur is carried out only by word of mouth and the joint commitment of the couple, which is witnessed by each family, but not recorded. The contents of the prenuptial agreement are at least six of which prohibit adultery, refuse polygamy for any reason and prohibit domestic violence. The contents of the marriage agreement in the perspective of Islamic Law and Family Law in the opinion of Imam Syafi'i that the agreement may be canceled if it violates Islamic law and Ibn Qudamah's opinion if the agreement is not fulfilled by the husband, even though it seems inconsistent with Islamic law such as prohibiting polygamy and the wife is allowed to ask for a divorce, because she refuses the agreement. In the perspective of family law, according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the agreement cannot be ratified if it violates the boundaries of law, religion and decency. Then in article 45 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law that the agreement cannot be ratified if it violates Islamic law.

Keywords: Practice, Marriage Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Family

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS NAFKAH â€™IDDAH ISTRI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

2023-11-28T05:33:51+00:00

Abstrak:

Tujuan dilakukan penulisan jurnal ini ialah peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai hak atas nafkah â€˜iddah istri yang menggugat cerai suaminya di dalam artikel jurnal yang berjudul â€œPerlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah â€˜Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018â€. Yang menjadi permasalahan dalam pemberian nafkah â€˜iddah istri ialah apakah istri yang mengajukan cerai gugat tetap mendapatkan hak nafkah â€˜iddahnya? Bagaimana perspektif SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menetapkan hak nafkah seorang istri? Seorang wanita yang diceraikan suaminya, jika talaknya talak satu atau talak dua, dan masih dalam masa â€˜iddah, maka statusnya masih suami-istri sehingga wajib dinafkahi oleh suaminya. Menurut Hukum Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri minta cerai karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat melakukan gugatan cerai. Proses gugatannya dapat melalui khuluâ€™ maupun fasakh. Hak seorang istri sesudah menggugat cerai suami berupa nafkah â€˜iddah dapat dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada seorang istri sesudah diceraikan. Ini adalah suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah â€˜iddah bisa meringankan beban istri selama masa â€˜iddahnya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa nafkah â€˜iddah harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan dengan melihat fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan pokok hidup istri. SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah â€˜iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.

Kata Kunci: Nafkah â€˜Iddah Istri, Cerai Gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018

Abstract:

The purpose of writing this journal is that researchers want to analyze more deeply about the right to provide for 'iddah wives who sue for divorce from their husbands in a journal article entitled "Legal Protection of the Right to Livelihood 'Iddah Wives Who File for Divorce SEMA Perspective Number 3 of 2018". The problem in providing for the wife's 'iddah is whether the wife who files for divorce still gets the right to provide for her 'iddah? What is the perspective of SEMA No. 3 of 2018 in determining the right to provide for a wife? A woman who is divorced by her husband, if her talaq is talaq one or talaq two, and is still in the period of 'iddah, then her status is still husband and wife so that she is obliged to be provided for by her husband. According to Islamic Law, if the husband feels aggrieved by his wife's behavior and condition, he has the right to impose talaq. Vice versa, if the wife asks for a divorce because she is unhappy and feels aggrieved by her husband's behavior and condition, she can file for divorce. The lawsuit process can go through khulu' or fasakh. The right of a wife after suing her husband for divorce in the form of 'iddah can be considered as an obligation from the ex-husband to a wife after divorce. This is an attitude that should be done by the husband because the 'iddah can ease the burden of the wife during her 'iddah. However, it is undeniable that the income of 'iddah must pay attention to justice and balance by looking at the facts of the husband's economic ability and the fact of the basic needs of the wife's life. SEMA No. 3 of 2018 states that the right of a wife after divorcing her husband is to earn 'iddah from her ex-husband, unless she is nusyuz.

Keywords: Nafkah 'Iddah Wife, Divorce, SEMA No. 3 of 2018

HUKUM SESEORANG MEMBERITAHUKAN TUNANGANNYA TERHADAP PENYAKIT MENTAL YANG DIDERITANYA; PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA MESIR (DARUL IFTAâ€™ ALMISRIYYAH)

2023-11-28T05:11:31+00:00

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah seorang wanita memberitahu penyakit mental yang dideritanya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk tercapai nya tujuan perkawinan. terlebih khitbah ini adalah satu proses awal dengan tujuan yang mulia, maka harus dibarengi dengan hal-hal yang baik pula Dalam artikel ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hukum pelamar untuk memberitahuan tentang penyakit mental perspektif ulama Darul Ifthaâ€™ al Mishriyyah dan bagaimana metode pengeluaran fatwa yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, fokus kajian pada penelitian ini adalah fatwa dari lembaga fatwa mesir yaitu Darul ifthaâ€™ Almishriyyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan fatwa Darul Iftha, Almishriyyah, hukum pelamar untuk memberitahukan tentang penyakit mental saat melamar itu bervariasi, tergantung dari pada penyakitnya dan tingkat keparahannya dan pengaruh nya terhadap perkawinan, dapat menjadi wajib memberitahunya dan dapat menjadi mubah.

Kata Kunci: Hukum, Fatwa, Darul Ifta al-Mishriyah, Khitbah, Pelamar, Gangguan Mental

Abstract:

This study aims to examine the extent to which a man who wants to preach to a woman tells him about his mental illness. This is a very important thing to achieve the goal of marriage. moreover, this khitbah is an initial process with a noble purpose, so it must be accompanied by good things too. In this article, the main issue that will be discussed is how the law for applicants to notify about mental illness from the perspective of Darul Iftha' al Mishriyyah scholars. This research is normative legal research, the focus of the study in this research is the fatwa from the Egyptian fatwa institution, namely Darul iftha' Almishriyyah. The results of this study concluded that according to Darul Iftha's fatwa; Almishriyyah law applicants to notify about mental illness when applying it varies, depending on the disease and its severity and its impact on marriage, can be obliged to notify him and can be mubah.

Keywords: Law, Decision, Darul Ifthaâ€™ al-Mishriyyah, Engagement, Fiance, Mental disorder

STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHAR HAFALAN AL-QURâ€™AN DI KALANGAN MUDA MENURUT MADZHAB SYAFIâ€™I DAN MADZHAB HANAFI

2023-11-28T05:51:41+00:00

Abstract:

The large number of millennials today who adopt the habit of giving memorization of the Qur'an as a wedding dowry is a social phenomenon that attracts attention. These gifts are often not based on an understanding of Islamic law or jurisprudence, but rather influenced by personal motivation, ease of execution, and other external factors. The memorization of the Qur'an as a form of marriage dowry, when analyzed through the perspective of the two madhhabs, namely the Shafi'i madhhab and the Hanafi Muta'akhirin madhhab, shows that this practice is still legally acceptable and as long as it does not contradict the teachings of Islam. The approach to the form of dowry in the form of merit has differences between Shafi'i Madzhab and Hanafi Madzhab. The Shafi'i Madhhab allows the use of dowry in the form of services, because there is no minimum limit required in giving dowry. Anything that has beneficial value, such as the teaching of the Qur'an and religious knowledge, sewing skills, strengthening Islam, and even the liberation of slaves, are all considered valid dowries. On the other hand, the Hanafi Madhhab stipulates that the minimum limit for giving dowry is ten dirhams. For this reason, dowry in the form of merit is not recognized, because it is considered to have a value of less than ten dirhams. In addition, giving remuneration for the teaching of the Qur'an and religious knowledge is considered by the Hanafi Madhhab as an act aimed at achieving piety to Allah Almighty, so providing financial compensation is considered inappropriate. Thus, the phenomenon of giving memorization of the Qur'an as a marriage dowry from the point of view of Islamic law is still open, and the perspectives of the Shafi'i Madhhab and the Hanafi Madzhab provide different views regarding the form of dowry in the form of merit, depending on the interpretation and approach followed.

Keywords: Dowry, Qur'an Memorization, Comparative, Young people

Abstrak:

Banyaknya generasi milenial saat ini yang mengadopsi kebiasaan memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan merupakan fenomena sosial yang menarik perhatian. Pemberian ini seringkali tidak didasarkan pada pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat, melainkan lebih dipengaruhi oleh motivasi pribadi, kemudahan dalam melaksanakan, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Hafalan Al-Qur'an sebagai bentuk mahar pernikahan, ketika dianalisis melalui perspektif kedua madzhab yaitu madzhab Syafiâ€™i dan Madzhab Hanafi Mutaâ€™akhirin, menunjukkan bahwa praktik ini masih dapat diterima secara hukum dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan terhadap bentuk mahar berbentuk jasa memiliki perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i memperbolehkan penggunaan mahar berupa jasa, sebab tidak ada batasan minimal yang diharuskan dalam memberikan mahar. Apapun yang memiliki nilai bermanfaat, seperti pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama, keterampilan menjahit, penguatan keislaman, dan bahkan pembebasan budak, semuanya dianggap sebagai mahar yang sah.Di sisi lain, Madzhab Hanafi mengatur bahwa batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham. Karena alasan ini, mahar berupa jasa tidak diakui, karena dianggap memiliki nilai kurang dari sepuluh dirham. Selain itu, memberikan upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama dianggap oleh Madzhab Hanafi sebagai tindakan yang bertujuan mencapai ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga memberikan kompensasi finansial dianggap tidak pantas.Dengan demikian, fenomena memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan dari sudut pandang hukum Islam masih bersifat terbuka, dan perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi memberikan pandangan yang berbeda terkait bentuk mahar berbentuk jasa, tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diikuti.

Kata Kunci: Mahar, Hafalan Qurâ€™an, Komparatif, Kalangan Muda

IMPLEMENASI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

2023-11-28T05:25:42+00:00

Abstrak:

Stunting merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, adapun hal ini disebabkan karena kurangnya nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Di Indonesia anak yang menderita risiko stunting mencapai angka 21,6%, maka karena hal ini pemerintah melalui BKKBN membuat sebuah aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) guna untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Yaitu dengan menjadikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Maka pada penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai apakah ketentuan ini bertentangan dengan maqashid syariâ€™ah ataukah sejalan, pada penelitian ini juga penulis melakukan studi lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah di Implementasikan ataukah belum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan juga sekunder. Serta dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan buku-buku dan literatur, serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung penggunaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan belum terimplementasi secara keseluruhan, ada yang sudah menggunakan dan ada juga yang sama sekali belum mengetahui terkait keberadaan Elsimil ini. Menurut perspektif maqashid syariâ€™ah penerapan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan dipandang sejalan dengan tujuan yang ada dalam maqashid syariâ€™ah yaitu untuk melindugi 5 hal dasar berupa, agama, akal, jiwa, harta dan juga keturunan.

Kata kunci : Stunting, Elsimil, Implementasi, KUA

Abstract:

Stunting is a condition characterized by a childâ€™s lack of height when compared to children of his age, while this is due to a lack of nutrition during the childâ€™s growth period. In Indonesia, the risk of stunting is 21.6%, so because of this the government, through the BKKBN, has created an Elsimil application (Electronic Ready to Marry, Ready to Get Pregnant) to prevent and reduce stunting. Namely by making the Elsimil certificate one of the requirements for registering a marriage at the Office of Religious Affairs. So in this study the authors wanted to examine more deeply about whether this provision contradicts the maqasid shariâ€™ah or is it in line, in this study the authors also conducted a field study at the Medan Tembung District Office of Religious Affairs to find out whether this application had been implemented or not. This research is included in empirical juridical research using two sources of data, namely primary and secondary. As well as in collecting this data the author uses books and literature, and conducts interviews with several informants. The results of this study are that in the Office of Religious Affairs in Medan Tembung District, the use of Elsimil as one of the requirements for marriage registration has not been fully implemented, some have used it and some have not even known about Elsimilâ€™s existence. According to the maqashid syariâ€™ah perspective, the application of the Elsimil certificate as a condition for registering a marriage is seen as being in line with the objectives contained in the maqasid syariâ€™ah, namely to protect 5 basic things in the form of religion, mind, soul, property and also offspring.

Keywords: Stunting, Elsimil, Implementation, KUA

PENGARUH PENDAPATAN DAN POLA KONSUMSI TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI TOMAT DI DESA BULAN BARU KABUPATEN KARO

2023-11-28T06:05:17+00:00

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo, (2) pengaruh pola konsumsi terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo, (3) pengaruh pendapatan dan pola konsumsi terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausal. Desain penelitian kausalitas adalah jenis penelitian yang disusun untuk meneliti adanya hubungan sebab-akibat antar variabel, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel-variabelnya. Jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Data dikumpulkan menggunakan metode angket, dianalisis menggunakan regresi linier berganda, yang meliputi uji t dan uji F dengan bantuan SPSS 20 untuk program windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo secara parsial, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, H0 ditolak, (2) ada pengaruh positif dan signifikan pola konsumsi terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo secara parsial, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, H0 ditolak, (3) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan dan pola konsumsi terhadap kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo secara simultan, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, H0 ditolak. 74,1% kesejahteraan petani tomat di Desa Bulan Baru Kabupaten Karo dipengaruhi pendapatan dan pola konsumsi, dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,741.

Kata Kunci: Pendapatan, Pola Konsumsi, Kesejahteraan

Abstract:

This study aims to determine (1) the effect of income on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency, (2) the effect of consumption patterns on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency, (3) the effect of income and consumption patterns on welfare tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency. This research is categorized as causal research. Causality research design is a type of research that is structured to examine the existence of a causal relationship between variables, so that researchers can state the classification of the variables. The number of samples involved in this study were 66 respondents. Data were collected using the questionnaire method, analyzed using multiple linear regression, which included the t test and F test with the help of SPSS 16.0 for Windows programs. The results showed that: (1) there is a positive and significant influence of income on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency in part, this is evidenced by a significance value of 0.000 < 0.05, then H0 is rejected, (2) there is a positive and significant effect of the consumption patterns on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency in part, this is evidenced by a significance value of 0.000 < 0.05, then H0 is rejected, and (3) there is a positive and significant effect of income and consumption patterns on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village Simultaneously, this is proven by the significance value of 0.000 < 0.05, then H0 is rejected. The magnitude of the influence of income and consumption patterns on the welfare of tomato farmers in Bulan Baru Village, Karo Regency, is 74,1%. The coefficient of determination of 0,741 proves this result.

Keywords: Income, Consumption Patterns, Welfare

Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qurâ€™an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)

2023-04-18T16:43:34+00:00

Abstrak

Hukuman meminum khamar adalah sebuah praktik hukuman yang dilakukan di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Hukuman ini diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah karena minum minuman beralkohol atau khamar. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama. Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ("Qanun Jinayah") menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti melanggar hukum syariat Islam dengan meminum minuman keras atau khamar, akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali bagi yang beragama Islam. Bagi non-Muslim, hukuman yang dikenakan adalah hukuman penjara selama 60 hari. Hukuman cambuk 40 kali bagi pelanggar Muslim dijatuhkan secara terbuka di depan umum dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Hukuman ini telah menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan hak asasi manusia dan beberapa negara.Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman ini hanya berlaku di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam, dan tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ada juga upaya untuk memperbaiki praktik hukuman ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.Namun, hukuman meminum khamar juga memiliki banyak kontroversi dan kritik. Beberapa kelompok menganggap bahwa hukuman ini tidak manusiawi dan dapat menyebabkan cedera fisik atau bahkan kematian. Selain itu, terdapat pula tudingan bahwa hukuman ini tidak adil karena tidak semua orang yang minum khamar diberikan hukuman yang sama.Meskipun demikian, hukuman meminum khamar masih diterapkan di beberapa negara dengan berbagai pertimbangan. Seiring berkembangnya zaman, terdapat juga upaya untuk memperbaiki praktik ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Premium Khamar, Madhab Az-Zuhaili

PENGARUH LOKASI, PRODUK, REPUTASI, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA DALAM MENGGUNAKAN BANK SYARI'AH

2023-10-15T10:05:37+00:00

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi, produk, reputasi dan pelayanan terhadap keputusan mahasiswa universitas islam negri sumatra utara dalam menggunakan bank syariah. Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan Metode analisis datanya menggunakan metode regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis (uji t dan uji F), pengolahan datanya menggunakan SPSS versi 20, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas islam negri sumatra utara prodi perbankan syariah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan penyebaran kusioner, diukur dengan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dengan nilai siq. 0.015, variabel produk tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dengan nilai siq. 0.345, variabel reputasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dengan nilai siq. 0.522 dan variabel pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dengan nilai siq. 0.000. Sedangan R Squere dalam penelitian ini sebesar 0.231, hal ini menunjukkan bahwa X1 (lokasi), X2 (produk), X3 (reputasi), X4 (pelayanan) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Y (keputusan nasabah).

Kata kunci: lokasi, produk, reputasi, pelayanan, keputusan mahasiswa

NIKAH MENGGUNAKAN WALI HAKIM TANPA KEIZINAN DAN PENGETAHUAN WALI NASAB MENURUT IRSYAD AL-FATWA SIRI KE 408 DI MALAYSIA

2023-10-30T03:17:07+00:00

Abstrak:

Nikah merupakan suatu hal yang sakral, dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita. Dalam pernikahan tentunya memiliki rukun dan syarat pernikahan yang harus terpenuhi. Rukun pernikahan terdiri dari, calon pengantin pria dan wanita, saksi, wali nikah, dan akad nikah. Dalam hal pernikahan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus di penuhi, sehingga menikah harus ada wali di dalamnya sehingga jika pernikahan perempuan tanpa seorang wali. Namun, dalam praktiknya di Negara Malaysia terdapat beberapa praktik yang menikah tanpa menggunakan wali hakim, sementara wali nasab masih ada. Hal ini di sebabkan karena adanya Irsyad al-fatwa siri ke 408 yang menyatakan kebolehan menggunakan wali hakim apabila memenuhi ketentuan 2 marhalah jauhnya dari keberadaan wali nasab. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti ini lebih dalam mengenai bagaimana praktik tersebut apakah sesuai dengan ketentuan negara dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat beberapa masyarakat di Malaysia masih terdapat beberapa praktik pasangan pengantin melakukan pernikahan di Thailand agar memenuhi ketentuan 2 marhalah agar bisa menggunakan wali hakim. Namun, pada beberapa putusan pengajuan pengesahan nikah seperti itu tidak ditolak karena tidak memenuhi ketetapan syariah. Sehingga sekalipun ada ketentuan Irsyad al-Fatwa Siri ke 408 hanya memberikan kemudahan, dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat dari hukum Islam.

Kata Kunci: Nikah, Wali Hakim, Irsyad Fatwa, Perwalian

Abstract:

Marriage is a sacred thing, carried out by the prospective groom and bride. In marriage, of course there are pillars and conditions of marriage that must be fulfilled. The pillars of marriage consist of the prospective bride and groom, witnesses, marriage guardians, and the marriage contract. In the case of a guardianâ€™s marriage, it is one of the pillars of marriage that must be fulfilled, so the marriage must have a guardian in it so that if a woman marries without a guardian. However, in practice in Malaysia there are several practices that marry without using a guardian, while guardians still exist. This is caused by the existence of the 408th series of Irsyad al-fatwa which states that it is permissible to use a guardian judge if it fulfills the provisions of 2 marhalah away from the presence of a guardian of the lineage. This is the background for the author to research this in more depth regarding whether this practice is in accordance with state regulations and Islamic law. This research is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this research show that in practice, in some communities in Malaysia, there are still some practices of bridal couples getting married in Thailand in order to fulfill the 2 marhalah provisions so they can use a guardian judge. However, in several decisions such applications for legalization of marriage are not rejected because they do not comply with sharia provisions. So even though there are provisions of the 408th Irsyad al-Fatwa Siri, it only provides convenience, provided that it must fulfill the pillars and requirements of Islamic law.

Keywords: Marriage, Guardian Judge, Ershad Fatwa, Guardianship

Sistem Informasi dan Dokumentasi Kearsipan Berbasis Client Server di PT. BPRS Amanah Insan Cita Lubuk Pakam

2023-04-18T16:54:32+00:00

Abstrak:

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana sistem informasi dan dokumentasi kearsipan berbasis client server di PT. BPRS Amanah Insan Cita Lubuk Pakam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Berbagai sumber diolah dalam penelitian ini seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kearsipan merupakan pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan yang sangat penting. Arsip berisi informasi-informasi tertulis mengenai keputusan-keputusan yang harus tersedia apabila sewaktu- waktu dibutuhkan, sehingga dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Sistem informasi dokumentasi kearsipann ini juga sangat dibutuhkan pada Lembaga keuangan seperti perbankan. Salah satunya adalah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Lubuk Pakam yang merupakan salah satu BPRS yang telah lama berdiri di Sumatera Utara. Dengan adanya pengolahan dokumentasi kearsipan yang baik berarti dapat mengatur, menyusun, serta mengumpulkan arsip yang terprogram. Maka berdasarkan alasan tersebut penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan arsip mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin kelestarian informasi yang terkandung dalam arsip tersebut sehingga lebih mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan. Salah satu basis teknologi yang bisa dikembangakan adalah melalui client server. Penggunaan sistem perancangan berbasis Client Server diharapkan dapat membantu pihak pengelolah arsip untuk dapat mengelolah arsipnya secara efektif dan efisien.

Kata kunci: Arsip, Client Server, Informasi

PENGARUH KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN PRAMUKA TERHADAP KEPRIBADIAN SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 LABUHANBATU SELATAN

2023-10-15T10:13:10+00:00

Abstrak:

Gerakan Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra kurikuler, dengan harapan mampu membina sikap dan tingkah laku siswa agar tidak menyimpang dari norma karena tingkah laku itu merupakan pencerminan dari akhlak siswa sebagai siswa yang beragama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan pramuka terhadap kepribadian siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Untuk menguji hipotesis yang telah di rumuskan adalah analisis regresi linear sederhana. Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, Hasil menunjukkan bahwa : nilai F hitung = 114,948 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, nilai koefisien dterminasi (R2) sebesar 0,777 dan nilai signifikansinnya sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya menunjukkan angka <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa keaktifan mengikuti kegiatan pramuka berpengaruh positif terhadap kepribadian siswa.

Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka, Kepribadian

KONSEP MANAGEMENT SUMBER DAYA MANUSIA DAN ISLAMIC VELUE: PERSPEKTIF INTEGRASI INTERKONEKSI

2023-11-19T06:43:09+00:00

Abstrak:

Tujuan dari penulisan.Paper ini adalah kajian terkait dengan kajian management sumber daya manusia dan islamic velue: perspketif integrasi interkoneksi, dalam dimensi keilmuan kita dalam kajian Islam ada dua mazhab keilmuan, yang pertama adalah Islamisasi ilmu ala al-Faruqi dan ilmuisasi Islam ala Kuntowojoyo dan terakhir adalah integrasi interkoneksi ala Amin Adullah, selama ini dalam kajian keilmuan sering kali integrasi hanya soal menempelkan kajian umum ke Islam, jadi ilmu Islam hanya sekedar baju yang di tempelkan dan itu sudah terlabel Islam, padahal sejatinya seharusnya lebih dari itu, integrasi adalah proses di mana menyatu semua velue dengan basis filsafat keilmuan yang ada, teori di ambil titik maksudnya / titik Maqasid dalam kajian Islam, titik maghza dalam kajian al-Quran, kita meyakini bahwa al-Quran sebagai hudan adalah bentuk nyata dari integrasi Islam dan umum, maka tidak ada sebenarnya ilmu di luar Islam dan semua ilmu hadir dan datang dari Islam, paper ini akan melakukan kajian terhadap teori-teori MSDM dan kajian islamic velue dengan dimensi atau perspektif Integrasi interkoneksi.

Kata kunci: Islamic Velue, Integrasi Interkoneksi, SDM

Abstract

The purpose of writing this This paper is a study related to the study of human resource management and Islamic velue: perspketif integration of interconnections, in our scientific dimension in Islamic studies there are two scientific schools, the first is the Islamization of science ala al-Faruqi and the science of Islam ala Kuntowojoyo and the last is the integration of interconnection ala Amin Adullah, so far in scientific studies often integration is only a matter of attaching general studies to Islam, so Islamic science is just a shirt that is attached and it has been labeled Islam, when in fact it should be more than that, integration is the process by which it merges all velue with the existing scientific philosophical base, the theory is taken point of meaning / Maqasid point in Islamic studies, the Maqasid point in Islamic studies, the maghza point in the study of the Quran, we believe that the Quran as a hudan is a real form of Islamic and general integration, then there is no actual science outside of Islam and all knowledge is present and comes from Islam, this paper will conduct a study of MSDM theories and islamic velue studies with dimensions or perspectives Interconnection integration.

Key words: Islamic Velue, Integrasi Interkoneksi, and SDM

STATUS AGAMA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT MUFTI NEGERI SELANGOR

2023-10-15T09:44:42+00:00

Abstrak:

Pernikahan merupakan suatu praktik membentuk keluarga berdasarkan ketentuan agama masing-masing karena dalam pernikahan akan muncul sebab-akibat, tidak hanya pada suami istri tetapi juga akan berdampak pada anak. Setiap agama mengatur bahwa pernikahan harus seagama, namun terdapat praktik sebagaimana yang terdapat di dalam Mahkamah Sivil Selangor Nomor 10016-010-0156-2020, terdapat satu pasangan yang awalnya menikah seagama kemudian setelah beberapa waktu dan memiliki dua orang anak suami pindah agama untuk memeluk agama Islam. Sehingga terjadi perselisihan antara suami dengan istri terkait hak asuh status agama anak-anaknya, dan terjadilah saling gugat antara suami dan istri tersebut terlebih dalam hal ini anak-anak itu berusia dibawah umur 18 Tahun. Sehingga ini menarik perhatian penulis untuk menelitinya lebih dalam mengenai bagaimana perspektif Mufti di Negeri Selangor terkait status agama anak-anaknya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut ketentuan mahkamah sivil Hak asuh anak tersebut dijatuhkan diberikan secara adil kepada orang tuanya, yaitu anak perempuan bersama ibu dan anak laki-laki bersama ayah. Sementara menurut Mufti di Negeri Selangor mengatakan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tersebut, karena di dalam hukum Islam sebagaimana dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 2/2017-1438 H menyatakan bahwa setiap anak berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang salah satu orang tuanya memeluk agama Islam maka hak perwalian dan status agama anak tersebut mengikuti orang tuanya yang beragama Islam.

Kata Kunci : (Status Agama, Anak, Fatwa Mufti)

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERUMDA CABANG MEDAN DENAI

2023-10-15T10:21:08+00:00

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PDAM Medan Denai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan wawancara dan observasi dan data skunder dengan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan adalah dengan dikumpulkan disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PDAM Medan Denai cukup baik dalam mengelolah keungan dengan tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Akuntansi pertanggungjawban dalam menilai kinerja manajer pusat laba pada PDAM Medan Denai masih belum dilaksanakan dengan maksimal dilihat dari anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya masih terjadi selisih yang cukup besar dari tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 sudah mengalami perbaikan dimana anggaran lebih kecil dibandingkan realisasi. Meskipun syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban seperti struktur organisasi dan pendelegasian wewenang telah disusun dengan baik, dan laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggungjawab telah dibuat dalam bentuk anggaran dan realisasinya untuk masing-masing kegiatan. Akuntansi pertanggungjawaban sudah diterapkan pada PDAM Medan Denai dengan cukup baik didasarkan pada temuan sebagai berikut; Adanya struktur organisasi yang tegas; Adanya penyusunan anggaran; Adanya penggologan biaya meskipun belum detail dan lengkap; Adanya klasifikasi kode dan rekening; dan Adanya laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawban, Kinerja Majaner Pusat Laba