Konsep Pendidikan Multikultural

Oleh: 
Muhammad Nihwan, M.Pd.I
(Dosen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep Madura)

Abstrak
Jika kita membuka lembar sejarah Indonesia, akan tergambar realitas konflik sosial yang terjadi dalam bentuk kekerasan di negeri ini. Pengalaman peperangan antar kerajaan sebelum masa kemerdekaan telah berhasil  membentuk fanatisme kesukuan yang teramat kuat, yang tentunya mengancam terhadap persatuan dan eksistensi bangsa ini. Akibatnya, bara dendam berlangsung turun-temurun. Dendam serupa harta benda yang sangat berharga sehingga penting untuk diwariskan. Tak heran, bila konflik sosial bernuansa etnis, mewarnai permulaan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah bangsa ini. Memang tak dapat dipungkiri, keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini, berpotensi besar melahirkan konflik sosial. Konflik merupakan sesuatu yang normal terjadi dalam masyarakat multi-etnik, termasuk Indonesia. Untuk mengelola keberagaman sehingga tidak mengalami benturan dengan mengatasnamakan apapun, pendidikan multikultural merupakan hal yangat penting sebagai upaya memperluas wawasan anak didik tentang keberagaman. Dengan pendidikan multikultura, keberagaman tidak akan melahirkan sebuah konflik, tetapi justru menjadi sumber potensi untuk peradaban.

Pendahuluan
Jika kita membuka lembar sejarah Indonesia, akan tergambar realitas konflik sosial yang terjadi dalam bentuk kekerasan di negeri ini. Pengalaman peperangan antar kerajaan sebelum masa kemerdekaan telah berhasil  membentuk fanatisme kesukuan yang teramat kuat, yang tentunya mengancam terhadap persatuan dan eksistensi bangsa ini. Akibatnya, bara dendam berlangsung turun-temurun. Dendam serupa harta benda yang sangat berharga sehingga penting untuk diwariskan. Tak heran, bila konflik sosial bernuansa etnis, mewarnai permulaan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah bangsa ini.
Memang tak dapat dipungkiri, keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini, berpotensi besar melahirkan konflik sosial. Konflik merupakan sesuatu yang normal terjadi dalam masyarakat multi-etnik, termasuk Indonesia. Ini disebabkan konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan sulit dihilangkan dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, konflik etnik biasanya memiliki nuansa agama, sehingga sering juga diidentifkasi sebagai konflik etnik-agama (ethno-religious conflict).
Dalam sejarah konflik bernuansa etnik, konflik biasanya terjadi karena dipicu oleh persoalan sosial-ekonomi dan agama. Seperti konflik antara Tionghoa-Jawa atau pribumi. Sepanjang sejarah Orde Baru (1965-1998), warga Tionghoa yang hidup di negera ini tidak bisa merayakan imlek, tahun baru yang berawal dari adat petani di Tiongkok ini menjadi barang larangan. Semua kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa tidak boleh dilakukan lagi. Larangan itu tertuang dalam Inpres Nomor 14 Tahun 1967.
Tak pelak, keberadaan ritual-budaya etnis Tionghoa selama masa Orde Baru selalu terdiskreditkan dan terisolasi dari masyarakat umum. Berbagai perayaan agama/adat istiadat Tionghoa antara lain Cap Go Meh, Ceng Beng, Sembahyang Rebut, dan lainnya hanya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga (tidak di depan umum). Oleh pemerintah Orde baru Imlek dianggap sebagai bentuk afinitas kultural masyarakat Tionghoa terhadap ‘negeri leluhurnya’ (Tiongkok) yang asing dan menjadi penghambat atas proses asimilasi.  Seperti yang juga menjadi perfektif dari Instruksi Presidium Kabinet No.3/U/IN/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penjelesaian Masalah Tjina, masyarakat Tionghoa dipandang sebagai warga negara asing atau keturunan asing yang harus di’asimilasi’kan dengan melepaskan segala atribut ketionghoaannya.
Lain daripada itu, masih dalam rezim orde baru sampai menjelang berkibarnya reformasi, sejak 1997 kerusuhan sosial bernuansa agama meledak di beberapa tempat: seperti di Kalimantan Barat dan Tengah (Dayak-Madura), Poso-Sulawesi tengah, dan di Maluku. Rangkaian konflik itu tidak hanya merenggut korban jiwa yang sangat besar, akan tetapi juga telah menghancurkan ribuan harta benda penduduk.
Empat ratus greja dan tiga ratus masjid hancur tak terbendung. Meski kerusuhan tersebut sudah menjadi masa lalu, tak ada jaminan bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Sebab, konflik-konflik memiliki tingkat kompleksitas  yang tinggi karena etnisitas, sentimen keagamaan, deprivasi sosial, diskriminasi politik, lebih-lebih sikap narsisme budaya tetap terjadi hinggi kini.
Dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, dan sebagai bangsa yang dikaruniai beranekaragam sisi-sisi kemanusiaan, seperti perbedaan budaya, politik, ekonomi, maupun agama, rasanya kita sepakat mengatakan bahwa semuanya berhak hidup dan memiliki kedudukan yang sederajat di Tanah Air ini. Karenanya, kita memiliki kewajiban moral yang sama untuk mengelola perbedaan maupun konflik yang ada di antara kita secara serasi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa yang mengerikan. Salah satu caranya adalah faktor-faktor yang menjadi disintegratif bangsa hendaknya sebisa mungkin dikurangi. Sebaliknya, faktor-faktor pendukung integratif diangkat ke permukaan dan dimaksimalkan untuk kepentingan membangun kebersamaan, salah satunya dengan menanamkan pendidikan multikultural.
Gelombang demokrasi di negeri ini, menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk, maka pendidikan multikultural adalah jawaban paling tepat, dari berbagai problematika kemajemukan itu. Rumusan pendidikan multikultural sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau prejudise untuk membangun suatu kehidupan yang adil dan maju, merupakan wahana proses pembudayaan dan cita-cita persatuan bangsa.
Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskrimainasi di dunia pendidikan. Sebagai instrumen rekayasa sosial, Pendidikan multikultural mendorong lembaga pendidikan supaya dapat berperan dalam menanamkan kesadaran dalam masyarakat multikultur dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleran untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada.
	Dengan pendidikan multikultural, perbedaan bukan lagi dilihat sebagai pengelompokan ego semacam etnis, suku, budaya, dan agama. Tetapi lebih sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan universal menjadi hal yang paling utama dan diletakkan dalam tataran  kepentingan yang lebih kosmopolit (meliputi seluruh komponen bangsa) dan egaliter (kesamaan derajat kemanusiaan), baik dalam dataran sosial, ekonomi, maupun politik.
Terlepas dari urgensitas pendidikan multikulural tersebut, sampai saat ini, pendidikan multikultural masih dalam tataran wacana, atau tidak ada formalisasi dan kejelasan praktis di Indonesia, lebih-lebih dalam bidang pendidikan Islam. Meskipun tidak bisa diabaikan, bahwa transformasi nilai-nilai  pendidikan multikultural telah terealisasi dalam lembaga pendidikan Islam dengan konsep sangat sederhana dan berlangsung secara alamiah, namun dalam kenyataannya,  pendidikan multikulturalisme seringkali dibenturkan dengan pandangan keagamaan yang tertutup untuk mengakui kebenaran agama yang lainnya. Sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran agama adalah mutlak dan tidak bisa dihindari, karena semua agama mengajarkan demikian. 
Namun yang mesti digaris bawahi adalah bahwa agama yang ada di luar dirinya adalah sesat, salah dan dihakiminya untuk dilenyapkan, karena pada kenyataannya dalam setiap agama apa pun, tidak akan pernah terlepas dari sentuhan multikulturalisme yang berbasis pada wilayah, budaya dan pengalaman hidup dimana seseorang dibesarkan.
Karena itu, kebenaran mutlak suatu agama harus dipraktekkan bagi kehidupan internal seseorang saja, dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan eksternalnya, sebab dalam kehidupan eksternal, maka seseorang  akan berhadapan dengan pandangan dan keyakinan orang lain yang berbeda. Menyalahkan keyakinan orang lain diluar keyakinan diri sendiri jelas akan bertentangan dengan kehendak Tuhan yang tidak menginginkan umat manusia untuk bersatu dalam wadah yang tunggal dan monolitik, melainkan mencoba melihat kenyataan yang majemuk itu untuk mencari titik-titik persamaan dan mengurangi sekecil mungkin titik perbedaan agar mereka (umat manusia) bertemu dalam suasana perbedaan yang dinamik, yang saling menghargai dan menghormati.
Hal ini jelas menandakan bahwa pendidikan multikulturalisme dalam suatu agama, memang tidak mudah, karena bisa terjebak pada pandangan bahwa urusan agama adalah urusan individual saja. Dari sini diperlukan suatu sistem dan metodologi pendidikan agama yang berbasis multikulturalisme, sehingga tidak terjadi konflik antara pendidikan agama dan pendidikan multikulturalisme.

Pengertian Pendidikan Multikultural
Mengartikan multikulturalisme tidaklah mudah. Begitulah kata Tilaar.  Ketidakmudahan itu terletak pada rumitnya pengertian kultur itu sendiri. Di dalam Multikulturalisme terdapat dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu ”multi” yang berarti plural, dan ”kulturalisme” yang berisi pengertian kultur atau budaya.
Istilah plural mengandung arti  yang berjenis-jenis. Pluralisme bukan berarti sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prisnsip-prinsip demokrasi.
Lebih dalam lagi, Ainul Yaqin menarik kesimpulan mengenai multikulturalisme dengan memahami budaya itu sendiri. Menurutnya, secara umum kultur hanya diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekolompok orang pada daerah tertentu. Padahal, kultur sendiri memiliki pemahaman dan karakter yang perlu dicermati untuk menarik sebuah kesimpulan dan pemahaman yang komprehensif mengenai kultur. Oleh sebab itu, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memahami multikultur adalah membangun pemahaman tentang karakteristik kultur.
	Cornand P. Kottak (1989) menjelaskan, bahwa ada beberapa karakter khusus yang dimiliki oleh kultur. Pertama, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. General artinya setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur, dan spesifik berarti setiap kultur pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dan lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat mana kultur itu berada. 
	Kedua, kultur adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Dalam hal ini, ada tiga macam pembelajaran, yakni pembelajaran individu secara situsional, pembelajaran situasi secara rasional, dan pembelajaran kultural. Ketiga, kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan. Simbol ini, kadangkala, tidak ada hubungannya antara simbol yang digunakan dengan apa yang disimbolisasikan. Simbol, dalam hal ini, umumnya berbentuk linguistik.
	Keempat, kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Secara alamiah. Kelima, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Keenam, kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukan kumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah sesuatu yang disatukan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat saling berhubungan satu dengan lainnya. Dan ketujuh, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan sebuah proses bagi subuah populasi untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. 
	Berdasarkan beberapa karakteristik kultur di atas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa kultur adalah ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat sangat khusus, sehingga kultur pada masyarakat ”A” berbeda dengan kultur yang ada pada masyarakat ”B” atau ”C” dan seterusnya. Dengan kata lain, kultur dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam bertingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan sekitanya. Merupakan hal penting yang perlu digarisbawahi dari hal tersebut adalah, masing-masing kelompok masyarakat mempunyai keunikan dan kelebihannya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kultur yang satu dengan lainnya, yang dalam bahasa Tilaar narsisme budaya. 
	Dari beberapa karekteristik budaya di atas, maka perlu dibuat rumusan secara definitif mengenai multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Menurut Choirul Mahfud, secara hakiki, dalam kata multikulturalisme terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya. 
Secara terminologis, penulis kutip dari pengertian menurut Hilda Hernandez, pendidikan multikultural adalah perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. 
Hariansyah mencoba memberi pandangan secara psikologis, bahwa pendidikan multikultural memandang manusia memiliki beberapa dimensi yang harus diakomodir dan dikembangkan secara keseluruhan. Bahwa kemanusian manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heteregonitas, dan keberagaman manusia itu sendiri. Keberagaman itu bisa berupa ideologi, agama, paradigma, pola pikir, kebutuhan, keinginan dan tingkat inteletualitas. Pendidikan multikultural mampu menghargai dan menghormati semua bentuk keberagaman agar mampu meredam berbagai gejolak yang mengarah pada permusuhan, kekerasan, genoid, atau bahkan tindakan kekerasan.
Pengertian lain juga dikatakan, bahwa multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan  perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan bahwa dengan segala perbedaannya diakui dan sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respon kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas yang berbeda saja tidak cukup, karena yang terpenting adalah komunitas tersebut diperlakukan sama oleh warga negara maupun negara. 
Penting dibedakan pula antara multikulturalisme dengan pluralisme,  yaitu dalam pandangan akademik, khususnya antropologi, multikulturalisme dipandang kontras dengan pluralisme. Pluralisme lebih merujuk pada hadirnya sejumlah kebudayaan yang masing-masing mempunyai identitas, ciri-ciri, dan sifat sendiri. Sedangkan multikulturalisme ingin menumbuhkan kesadaran akan kehadiran kebudayaan-kebudayaan lain di lingkungan dalam setiap kebudayaan. Kesadaran bahwa ”suatu masyarakat itu tidak hidup sendiri, melainkan ada karena masyarakat yang lain” ingin ditumbuhkan dalam setiap kebudayaan. Hasil yang diharapkan adalah sikap dan perilaku toleran, saling menghargai, dan kerukunan antar kebudayaan.  Sedangkan secara politis, multikulturalisme dipandang sebagai gejala meningkatnya kemajemukan kebudayaan sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan politik yang membutuhkan pengaturan.
Berbeda pula (multikulturalisme) dengan heterogenitas atau yang sering disebut dengan istilah ”masyarakat majemuk”. Masyarakat majemuk (plural society) lebih menekankan soal etnisitas atau suku yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme dan etnonasionalisme. Sifatnya sangat askriptif dan primordial.
Senada dengan Parsudi sebagaimana dikutip oleh Tri Astutik Haryati, bahwa meskipun pluralitas (plurality), kemajemukan (diversity), dan multikultural (multicultural) sama-sama digunakan untuk menggambarkan keragaman masyarakat, tetapi, ketiganya tidak mempresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu pada adanya ’ketidakunggulan’. Konsep multikulturalisme tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.
Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan ini terwujud apabila seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai sebuah kemestian yang tidak bisa diingkari ataupun ditolak, apalagi dimusnahkan.
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat  disimpulkan, bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pendidikan yang ingin menumbuh-kembangkan sikap toleransi, saling menghargai dan pengertian, menerima perbedaan  yang didasari oleh etnis, ras, budaya, maupun agama dalam satu kesetaraan dan sebagai satu kesatuan bangsa (Indonesia). 
Pendidikan Multikultural dalam Sejarah Islam	
	Menjadi fakta, bahwa al-qur’an merupakan sumber ajaran Islam sekaligus inpirasi bagi seluruh umat, utamanya bagi umat muslim. Seperti konsep multikulturalisme di dalamnya menjadi pintu masuk bagi kita untuk menelusuri praksisnya dalam sejarah pendidikan Islam. Sejauh mana umat Islam menginterpretasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan, utamanya dalam dunia pendidikan sebagai salah satu wahana transformasi sosial-agama. 
	Dalam upaya penelusuran ini, zaman al-Ma’mun menjadi permulaan. Dengan pertimbangan, pada zaman itu Islam mengalami masa kejayaan, dan al-Ma’mun terkenal sebagai tokoh intelektual yang gigih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengelola lembaga pendidikan  Bayt al-Hikmah.
	Bayt al-Hikmah adalah institusi pendidikan tinggi Islam yang pertama yang dibangun pada tahun 830 M oleh khalifah al-Ma’mun. Institusi ini telah mengukir sejarah baru dalam peradaban manusia di mana bangsa Barat sekalipun belum mengenalnya, apa yang disebut dengan konsep multikultural dalam pendidikan. Dikatakan demikian, karena subjek toleransi, perbedaan etnik kultural, dan agama sudah dikenal dan merupakan hal yang biasa. Demikian pula tidak ditemukan diskriminasi di institusi ini. Konsep demokrasi dan pluralitas begitu kental dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pendidikan di institusi ini. Berikut dapat dengan jelas adanya konsep dasar multikultural pada institusi Bayt al-Hikmah.
	Pertama, nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi, dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemahan buku-buku sains dari Yunani untuk melengkapi institusi pendidikan Bayt al-Hikmah yang didirikan al-Ma’mun. Al-Ma’mun juga memberikan penghargaan yang sama kepada kedua kelompok sarjana tersebut dalam bentuk membayar mahal kepada para penerjemah setara dengan bobot emas.
	Suasana kebebasan intelektual di institusi ini merupakan peletakan dasar-dasar konsep multikultural dalam pendidikan Islam. Nurcholis Madjid menyatakan, bahwa karena interaksi positif antara orang-orang Arab Muslim dengan kalangan bukan muslim dapat terjadi hanya dalam suasana penuh kebebasan, toleransi, dan keterbukaan. Nilai-nilai toleransi merupakan nilai strategis dalam membangun dasar yang kuat dalam perdamaian. Kondisi yang demikian itulah berdampak kepada meningkatnya semangat para penerjemah dalam melakukan tugas. 
	Kedua, perbedaan etnik kultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penerjemahan. Para penerjemah yang memiliki perbedaan etnik kultural dan agama yaitu; Abu Sahl Fazl bin Nawbakht berkebangsaan Persia, Alan al-Syu’ubi berkebangsaan Persia, Yuhanna (John) bin Masuya berkebangsaan Syria, Hunayn bin Ishaq beragama Kristen Nestorian dari Hirah, Qutha bin Luqa beragama Kristen Yacobite, Abu Bisr Matta ibn Yunus beragama Kristen Nestorian, Ishak bin Hunayn beragama Kristen Nestorian, dan Hubaish juga beragama Kristen.
 	Institusi pendidikan Islam pada zaman al-Ma’mun termasuk kategori lembaga pendidikan Islam klasik. George Maksidi membagi institusi pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria materi pelajaran yang diajarkan  di sekolah-sekolah Islam, menjadi dua tipe, yaitu; institusi pendidikan inklusif (terbuka) terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan eksklusif (tertutup) terhadap pengetahuan umum.
	Institusi pendidikan Islam klasik menurut Charles Michael Stanton, berdasarkan kriteria hubungan institirsi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi, ada dua macam, yaitu; institusi pendidikan islam rorman dan institusi pendidikan Islam informal. Institusi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Sebaliknya, institusi pendidikan informal tidak dikelola oleh negara, dan mereka menawarkan pelajaran umum, termasuk filsafat.
	Selain di Bayt al-Hikmah, konsep dasar pendidikan multikultural lebih bersifat internal dan khusus menekankan pada aspek keragaman dan kesederajatan peserta didik dalam proses pendidikan. Yaitu terdapat di institusi pendidikan Islam  seperti maktab/kuttab, masjid, ribath, halaqah, dan majelis mengenai keadilan, kemiskinan, dan latar belakang kelompok-kelompok minoritas dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai pemberdayaan kelompok-kelompok minoritas tersebut. Sebelum zaman al-Ma’mun, para guru yang mengajar di institusi pendidikan Islam sudah sangat kental memperlakukan muridnya dengan adil sebagaimana telah dilakukan oleh pakar pendidikan Islam Badruddin bin Jamaah. Artinya suasana zaman sangat mendukung untuk munculnya konsep dasar multikultural dalam pendidikan Islam. Gambaran adanya konsep dasar multikultural di institusi selain Bayt al-Hikmah sebagai berikut:
	Pertama, nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan tergambar dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan Islam masjid. Murid mempunyai kebebasan dalam memilih materi pelajaran dan gurunya. Masjid-masjid memberikan kebebasan penuh kepada murid untuk mengadakan halaqah. Ilmu agama bebas dipelajari di masjid tanpa harus mendapat pertentangan. Kebebasan dan kesetaraan juga terdapat di institusi pendidikan Islam di halaqah-halaqah dan ulama untuk mengajar dan murid untuk belajar dan bertanya. Murid-murid bebas memilih guru yang mereka sukai dan yang mereka anggap paling baik. Mereka bebas pindah dari satu guru kepada guru lain, jika mereka merasa bahwa guru tersebut yang lebih baik. 
	Kebebasan murid bukan saja dalam memilih guru, tetapi juga mereka bebas mengikuti suatu pelajaran yang mereka kehendaki. Mereka bebas memilih sebuah proses pembelajaran bukan berdasarkan lembaganya. Tetapi berdasarkan guru atau ulama yang mengajar. Oleh karena itu, mereka tidak harus belajar di masjid, tetapi dapat pula mereka belajar di perpustakaan, toko buku, rumah ulama, dan lain-lain. Kebebasan juga diberikan kepada guru-guru dan murid-murid dalam melakukan perjalanan ke berbagai daerah Islam (rihlah ilmiah) untuk menuntut ilmu. Rihlah ilmiah menyebabkan pertukaran-pertukaran pemikiran terus berlangsung antar masyarakat Islam sesuai ilmu yang diperoleh masing-masing daerah, tentu sesuia juga dengan latar belakang budaya mereka yang berbeda-beda. Inilah awal terbentuknya konsep dasar pendidikan multikultural dalam Islam, karena telah terjadi proses kontak budaya (culture contact) yang menyebabkan dinamika sosial dan peradaban Islam terus berkembang. 
	Kedua, nilai-nilai keadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan kelompok minoritas tampak pada proses rekrutmen murid. Murid-murid yang tidak mampu dan murid-murid yang yatim diberikan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Mereka digaji setiap bulan, mereka diberikan keperluan alat-alat sekolah. Murid-murid miskin juga mendapat fasilitas yang luar biasa dari lembaga wakaf. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi antara satu golongan dengan golongan yang lain. Artinya demokrasi pendidikan telah berjalan. 
	Ketiga, nilai-nilai keadilan dan hubungan yang harmonis tergambar dalam hubungan guru dan murid dalam proses belajar mangajar. Guru memberikan perlakuan yang sama kepada semua muridnya dan memberikan perhatian yang penuh kepada mereka. Situasi ini berdampak kepada tingginya minat murid untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 
	Itulah deskripsi konsep dan aplikasi pendidikan multikultural dalam sejarah pendidikan Islam pada masa al-Ma’mun. Di atas dapat dijadikan gambaran atau contoh bagi Indonesia dalam membangun pendidikan berwawasan multikultur. Sebab, betapun kultur dan geografis di Timur Tengah (Baghdad) berbeda dengan Indonesia, tapi agamalah yang menjadi landasan mengapa ke dua negara ini harus bersinergis dalam membangun nilai-nilai Islam, yang nantinya juga tidak dapat dihindari terjadinya akulturasi budaya.
Karakteristik Pendidikan Multikultural
	Pendidikan multikultural mempunyai beberapa karakteristik dalam pengimplementasiannya. Menurut Zakiyyudin Baidhawy, karekteristik dari Pendidikan multikultural tersebut meliputi tujuh komponen, yaitu belajar hidup dalam perbedaan, membangun tiga aspek mutual (saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. 
Kemudian dari karakteristik-karakteristik tersebut, diformulasikan dengan ayat-ayat al-Qur’an sebagai dalil, bahwa konsep pendidikan multikultural ternyata selaras dengan ajaran-ajaran Islam dalam mengatur tatanan hidup manusia di muka bumi ini, terutama sekali dalam konteks pendidikan.
Pertama; karakteristik belajar hidup dalam perbedaan. Selama ini pendidikan lebih diorientasikan pada tiga pilar pendidikan, yaitu menambah pengetahuan, pembekalan keterampilan hidup (life skill), dan menekankan cara menjadi “orang” sesuai dengan kerangka berfikir peserta didik. Kemudian dalam realitas kehidupan yang plural, ketiga pilar tersebut kurang mumpuni dalam menjawab relevansi masyarakat yang semakin majemuk. Maka dari itu diperlukan satu pilar strategis yaitu belajar saling menghargai akan perbedaan, sehingga akan terbangun relasi antar personal dan intrapersonal.
Kedua; membangun tiga aspek mutual, yaitu membangun saling percaya (mutual trust), memahami saling pengertian (mutual understanding), dan menjunjung sikap saling menghargai (mutual respect). Tiga hal ini sebagai konsekuensi logis akan kemajemukan dan kehegemonian, maka diperlukan pendidikan yang berorientasi kepada kebersamaan dan penanaman sikap toleran, demokratis, serta kesetaraan hak.
Ketiga; terbuka dalam berfikir. Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berfikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan beradaptasi terhadap kultur baru yang berbeda, kemudian direspons dengan fikiran terbuka dan tidak terkesan eksklusif. Peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir sehingga tidak ada kejumudan dan keterkekangan dalam berfikir.
Keempat; apresiasi dan interdependensi. Karakteristik ini mengedepankan tatanan sosial yang care (peduli), dimana semua anggota masyarakat dapat saling menunjukan apresiasi dan memelihara relasi, keterikatan, kohesi, dan keterkaitan sosial yang rekat, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa survive tanpa ikatan sosial yang dinamis. 
Kelima; resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dalam berbagai hal harus dihindari, dan pendidikan harus mengfungsikan diri sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Adapun resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (forgiveness). Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. 
Berangkat dari pemahaman karakteristik diatas, masih menurut Zakiyyudin Baidhawy, pendidikan multikultural adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, sehingga terjalin suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan pendapat dalam pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian melalui kasih sayang antar sesama. 
Maka dari itu, implementasi pendidikan multikultural tidak akan lepas dari konsep-konsep pembaharuan pendidikan, karena pembaharuan pendidikan mempunyai konsep konstruktif yang membentuk terwujudnya pendidikan multikultural. Menurut Hujair A.H. Sanaky, dalam melakukan pembaharuan, pendidikan diharapkan mengorientasikan tujuannya lebih bersifat problematis, strategis, aspiratif, menyentuh aspek aplikasi, serta dapat merespon kebutuhan masyarakat. Kemudian dari kerangka ini, tujuan yang dirumuskan meliputi aspek ilahiyah (teoritis), fisik dan intelektual, kebebasan (liberal), akhlak, profesionalisme, berkualitas, dinamis, dan kreatif sebagai insan kamil dalam kehidupannya.

Prinsip Pendidikan Multikutural
	Multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Kesediaan dan sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Apalagi karena dalam diri seseorang ada kecenderungan untuk mengharapkan orang lain menjadi seperti dirinya. Sikap saling mempengaruhi ini apabila tidak diletakkan dalam standar saling menghormati dan menghargai maka yang terjadi adalah konflik, pertengkaran, dan perpecahan. Oleh karena itu, harus ada prinsip-prinsip dalam hidup bernegara ini agar sendi-sendi pluralisme menjadi kokoh dan menjadi kekuatan bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
a.	Prinsip Humanitas
Manusia memiliki nilai-nilai kemanusiaan seperti makhluk yang bebas—bebas memilih dan berbuat—merdeka, dan bertanggungjawab. Nilai-nilai tersebut tidak dapat direduksi, dimanipulasi, atau dijual-belikan dengan alas an dan tujuan apa pun. Nilai-nilai kemanusiaan itu bersifat luhur, utuh, dan tidak dapat diganti dengan apapun. Pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut sama halnya dengan pengabaian bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nilai-nilai kemanusiaan harus terus dikembangkan lewat proses belajar (learning process) secara terus-menerus dan terbuka, untuk mencapai tahap kedewasaan diri yang lebih memadai dan matang. Prinsip humanitas menegaskan bahwa  pengembangan nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya sebagai pemenuhan dari kodrat manusia itu sendiri dalam rangka mencapai martabat kemanusiaan. 
b.	Prinsip Unitas
Kemajemukan dan keanekaragaman aspek kemanusiaan, etnis, dan agama mengisyaratkan perlunya kerja sama antara elemen anak bangsa. Sebagai sebuah bangsa kita dihadapkan bahwa realitas itu tidak tunggal tetapi bersifat majemuk. Perbedaan dan keragaman tidak mengharuskan diantara sesame elemen masyarakat berpecah-belah, tetapi justru potensi tersebut harus dipandang sebagai kekayaan budaya yang semuanya saling terkait dan saling membutuhkan. Semboyan Bhennika Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) mengisyaratkan bahwa walaupun kita berbeda-beda hakekatnya  kita adalah satu-satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Prinsip unitas bermaksud menjelaskan bahwa sebetulnya tidak menjadi masalah dengan adanya berbagai macam etnis dan agama bila tidak ada sifat saling bertentangan dan saling mengabaikan aiantaranya. Artinya, diakui bahwa keanekaragaman itu penting dalam rangka saling memperkaya untuk menciptakan iklim kesatuan dan kerja sama dalam berbagai sector kehidupan. Prinsip unitas mensyaratkan perlunya kerja sama antar berbagai etnis dan agama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kita hidup sebagai bangsa.
c.	Prinsip Kontekstualitas
Kesadaran multikulturalisme mengisyaratkan perlunya pemehaman secara khusus berdasarkan nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Prinsip ini sekaligus merupakan langkah pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kultural yang baik, secara langsung maupun tidak langsung, diakibatkan oleh pluralisme. Pandangan ini menegaskan bahwa pluralisme sebagai produk budaya, hanya dapat disuburkan atau dimekarkan di dalam konteks budayanya, pluralisme sulit mendapatkan iklim yang memberi kesegaran bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Pentingnya akan kesadaran multikultural tidak akan mendapat dukungan dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik bila tidak diletakkan dalam konteks budaya masyarakatnya. Pendekatan “kontekstualitas” penting dalam memacu pertumbuhan  multikulturalisme demi kemajuan dan kesejahteraan manusia serta masyarakat secara utuh. Inti pertimbangannya adalah bahwa pengembangan multi kulturalisme sebagai cirri khas masyarakat majemuk, bukan saja merupakan suatu kemampuan atau kejadian individual semata, melainkan merupakan suatu proses cultural dalam sifatnya yang kontekstual.  Bahkan untuk mendapatkan suatu iklim yang kondusif  agar dapat bekerja dengan baik, maka multi kulturalisme itu sendiri harus dianggap sebagai suatu basic of value system tersendiri oleh masyarakatnya. Kontekstualisasi mengandung arti bahwa kondisi budaya  masyrakat dapat memberi dorongan atau pengaruh bagi pengembangan multikulturalisme.
Dari beberapa prinsip yang telah dikemukakan di atas, maka hal apapun mengenai pendidikan multikultural harus memperhatikan prinsip di atas, utamanya dalam pengembangan pendidikan multikultural. Sebab, tanpa berpijak pada prinsip, maka cita-cita untuk membangun pendidikan multikultural tidak akan terealisasi seperti tujuan yang diinginkan.

Dari Pembelajaran Tekstual Menuju Kontekstual
Lumrah diketahui, bahwa pendidikan agama yang berlangsung di sekolah selama ini memang lebih cenderung diisi dengan materi agama secara eksplisit tekstual. Dalam artian, pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, hanya mengacu pada teks-teks buku atau kitab secara baku. Tidak ada pola mengkolerasikan dengan persoalan-persoalan ril. Mirisnya pula, banyak pendidik yang memosisikan sama suatu karangan seperti fiqih dan tafsir seperti al-qur’an atau sesuatu yang telah mutlak kebenarannya dan tidak bisa diutak-atik kembali. Sehingga tidak ada kajian-kajian atau interpretasi ulang seperti mengkaji fiqih dari ushul-nya (ushul fiqh), sekalipun ada, hanya berhenti pada pengenalan secara definitif. Maka, ketika ada persoalan baru menyangkut fiqih, siswa tidak bisa menggalinya untuk menemukan hukumnya. Ini tidak hanya menutup pintu ijtihad, tapi telah “membungkam” kreatifitas berpikir siswa. Pola pembelajarannya pun yang digunakan lebih cenderung menceramahi dan menggurui, bukan membimbing dan mengondisikan anak untuk menumbuhkembangkan potensi diri. Dan satu-satunya—yang sering—metode yang digunakan pun adalah hafalan.
 Hasilnya, selain membosankan, juga akan melahirkan generasi-generasi yang kebingungan menghadapi kenyataan yang nyatanya tidak sinkron dan jauh dari pembelajaran yang didapat di sekolah. Selebihnya, siswa menjadi rajin melakukan ritual-ritual agama, tetapi hampa makna dan kering ruh spiritualitas.
Sebab demikian, mengubah pendidikan yang berparadigma tekstual menuju kontekstual adalah hal yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Mengadakan kajian-kajian yang munyuguhkan persoalan-persoalan ril yang tengah terjadi di masyarakat dan menghubungkannya dengan agama, mengamati langsung terhadap fenomena yang ada yang tujuannya untuk memberikan konstribusi yang berupa problem solving kepada masyarakat. Di situlah kolerasi agama dengan kehidupan akan diketahui dan dirasakan oleh siswa. Bagaimana peran agama dalam pengentasan kemiskinan, peran agama terhadap pemberantasan korupsi, dan bagaimana hubungan agama dengan negara.
Selama ini, kajian-kajian seperti di atas masih berjalan di jenjang Perguruan Tinggi, itupun terbatas pada program-program studi tertentu seperti studi agama, sosiologi, antropologi dan politik.  Oleh sebab itu, orientasi pendidikan yang tidak hanya mengacu pada pembentukan pemahaman keagamaan secara tekstual dan ritual, tapi juga mengacu pada pemahaman yang kontekstual dan sosial. Kurikulum tidak hanya bertujuan membangun kemampuan siswa terhadap mata pelajaran keagamaan, tapi juga bagaimana membangun sikap siswa yang agamis dan peduli sosial. Serta materi pelajaran tidak hanya mengacu pada teks-teks keagamaan (buku, kitab) yang bersumber dari satu aliran pemikiran atau madzhab, tapi juga berasal dari penulis, zaman dan aliran yang bervariasi.
Kurang baik menyuguhkan suatu mata pelajaran dalam satu perspektif ilmuan atau pemikiran, seperti mengenalkan satu pemikiran atau madzhab saja dalam persoalan hukum fiqih. Sebaiknya dilakukan “study comparative” antar madzhab dalam menggali persoalan fiqih. Itu akan membuat siswa lebih leluasa mendalami dan memahami fiqih. Selain itu, juga menumbuhkan daya kritis-analitis siswa dan “mencegah” mereka dari taklid buta. 

Kesimpulan
Dari sini jelaslah, bahwa Islam tidak menganggap sesuatu lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, maupun bangsa sebagai ukurannya, tetapi ketaqwaan yang dipilih menjadi syarat kemuliaan seseorang. Maka, tidak satu suku atau etnis pun yang perlu merasa rendah atau membusungkan dada karena menganggap kelompoknya lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. 
Pendidikan multikultural beorieorientasi pada pembelajaran dari individu ke arah edukasi sosial. Pembelajaran yang dilakukan harus kontekstual, menghargai keragaman bahasa, menghargai perbedaan kemampuan, dan yang terakhir agama kesemuanya bisa berjalan dengan lancar, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang sarat dengan nilai-nilai multikulralisme. 

Daftar Pustaka
Thoha Hamim, Resolusi Konflik Indonesia, Jogjakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.
H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo, 2004.
Nurcholis Madjid, et.al., Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, Respon dan Trannsformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Media Cita, 2002.
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar  2009.
Lailial Muhtifah, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
A. Ubaedillah, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
Philip K. Hitti,. History of the Arab. Yogyakarta: Serambi, 2005.
Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodern, Jakarta; Paramadina, 2000. 
Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
J. Suyuthi Pulungan, Universalisme Islam, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002.
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan Pustaka, cet. XXIX, 2006.
Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Ngainun Naim, dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Arruz Media, 2008.