Jawaban Islam Atas Diskursus Pernikahan 
Antar Orang Beda Agama

Oleh: K.H. Safradji
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Aqidah Usymuni Sumenep

Abstract 
Mapping the Mainstreaming to Interfaith Marriage Law. This article intends observe the linkage of the implementation of interfaith marriage with the opinion of Islamic jurists’ and to political and social change in a country. Interfaith marriage law—as occurred in (former) North Yemen, Jordan, Algeria. And Iraq—is not influenced by the Islamic school of thought of the majority population. In contary, interfaith marriage in the aforementioned states is not inline with the mainstream opinion of islamic jurists that forbidding softly (makruh) Muslim man to marry a women of Ahl al-Kitab. The regulation is obviously  influennced by the rise of Islamism. Such as the Muslim brotherhood in Jordan, Front Islamic Salvation in Algeria, and the growing influence of Shiite movements in Iraq and Noth Yemen in establishing relgious conservatism in matters of interfaith  marriage. Thus, it can be understood why those countries prefer to refer text of the Quran that regulate interfaith marriage law. Keywords: Interfaith marriage law, islamic family law, Ahl-Kitab.

A.	Pendahuluan
Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sakral karena merupakan suatu penghubung ikatan yang sangat dalam diantara para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu suami dan istri dalam membentuk keluarga dan rumah tangga. Oleh karena itu, tak heran apabila pernikahan merupakan suatu tradisi yang sangat penting di belahan bumi manapun, bahkan saking pentingnya masalah pernikahanpun banyak diatur dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi agama, tradisi kemasyarakatan, dan institusi negara sekalipun.
Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah pernikahan terdapat banyak perbedaan diantara satu sama yang lain dan tidak memiliki suatu keseragaman, misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan lainnya, antar negara yang satu dengan yang lainnya, antar agama yang satu dengan yang lainya, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda.
Kondisi di suatu daerah misalnya akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (pernikahan) di daerah tersebut. Misalnya di negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Katolik, Kristen, Hindu. Budha, Khonghucu, dan lain-lain.
Keagamaan pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang pernikahan sejak diundangkannya Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Demikianlah ternyata keadaan di suatu negara telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum/aturan di negara tersebut.

B.	Pembahasan
Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya pernikahan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga hukum agama menyatakan pernikahan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam pernikahan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Pernikahan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agama masing-masing.
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa pernikahan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata pernikahan antar agama masih saja terjadi sebagai akibat interaksi sosial warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.
Merujuk pada Undang-Undang No. 1/1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Inddonesia.
Berdasarkan pada pasal 57 UU No. 1/1974, maka pernikahan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan pernikahan campuran, sehingga semestinya pengajuan permohonan pernikahan beda agama baik KUA dan Kator Catatan Sipil dapat ditolak.

C.	Hukum Pernikahan Antar Beda Agama Dalam Islam
1.	al-Qur’an surat al-Maidah, ayat 5 :
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيِنَ اُوتُواالْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدة ، 5 )                                                         
“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.

2.	al-Qur’an surat al-Baqarah, ayat 221 :
وَلَا تَنْكِحُواالْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوْا. وَلَأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرَكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ . وَلَاتُنْكِحُواا لْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْأَعْجَبَكُمْ. أُولئِكَ يَدْعُوْااِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  بِإِذْنِهِ . وَيُبَيِّنُ ايتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ . (البقرة ، 221)                                                                                                             
“Dan janganlah kamu nikai wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik; walupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan azinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintahNya) kepada menusia, supaya mereka mengambil pelajaran.”

3.	يآ يُّهَا االَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ. اَللهُ أَعْلَمُ بِإ يِمَانِهِنَّ فَإِ نْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْ هُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. لاَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِاُّوْنَ لَهُنَّ. وَأتُوْهُمْ مَا أَنَفَقُوْا. وَلاَ جُنَاحَ عَلَيِكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا اتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ. وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا. ذَالِكُمْ حُكْمُ اللهِ، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (الممتحنة 10)
“Hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu juji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suaminya) orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah (suami-suami) mereka mahar yang telah dibayarnya. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar mahar kepadanya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka minta mahar yang telah dibayarnya. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

D.	Argumen Teologis Islam
Tentang nikah beda agama, para ulama Islam tersebut ke dalam tiga kelompok. Pertama, ulma yang mengharamkan secara mutlak. Dasarnya adalah al-Qur’an (al-Baqarah [2]: 221) yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Juga, QS al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir.
Sementara QS. al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, menurut kelompok ini, sudah dibatalkan dua ayat sebelumnya itu. secara statistik, menurut mereka,  tak mungkin dua ayat yang mengharamkan bisa dibatalkan oleh satu ayat yang menghalalkan nikah beda agama. Bagi “musyrik”, “ahli Kitab” dan “kafir” adalah sinonim (satu makna), sehingga yang satu bisa membatalkan yang lain.
Ulama pertama ini pun mengacu pada tindakan Umar ibn Khattab, ibn Katsir menceritakan bahwa ketika QS. al-Muntahanah 10 turun, Umar ibn khattab langsung menceraikan dua istrinya yang masih kafir, yaitu binti Abi Umayyah ibn Mughinah dari Bani Makhzun dan Ummu Kulsum binti Amr bin Jarwal dari Khuza’ah. Umar pernah hendak mencambuk orang yang menikah dengan Ahli Kitab. Umar marah karena ia khawatir tindakan beberapa orang yang menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab itu akan diikuti umat Islam yang lain, sehingga perempuan-perempuan Islam tak menjadi pilihan laki-laki Islam. Namunkemarahan Umar tak mengubah pendirian sebagian sahabat Nabi yang tetap menikai perempuan Ahli Kitab.
Dikisahkan, Umar pernah berkirim surat pada Khudaifah agar yang bersangkutan menceraikan istrinya yang Ahli Kitab itu. Khudaifah bertanya kepada Umar, “apakah anda menyangka bahwa pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab haram ?”. umar menjawab, “tidak, saya hanya khawatir”. Menurut saya, jawaban Umar ini menunjukkan bahwa ketidak setujuan Umar itu tak didasarkan secara sungguh-sungguh pada teks al-Qur’an, melainkan pada kehati-hatian dan kewaspadaan.
Kedua, ulama berpendapat bahwa keharaman menikahi orang Musyrik dan Kafir sudah dibatalkan OS. al-Maidah [5]: 5 yang membbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibn Abbas melalui Ali bin Abi Thalhah berkata bahwa perempuan-perempuan Ahli Kitab dikecualikan dari al-Baqarah ayat 221. Dengan perkataan lain, keharaman menikahi orang musyrik dan orang kafir seperti tertera dalam al-Baqarah ayat 221 dan al-Muntahanah ayat 10 telah ditakhshish (dispesifikasi) oleh al-Maidah ayat 5.  Pendapat ini juga didukung oleh Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Makhul, al-Hasan, al-Dahhak, Zaid bin Aslam, dan Rabi’ bin Anas. Thabathabai berpendirian bahwa pengharaman itu hanya terbatas pada orang-orang Watsani (para penyembah berhala), dan tidak termasuk di dalamnya orang-orang Ahli Kitab.
Babarapa buku tarikh mendaftar para sahabat Nabi yang melakukan nikah beda agama, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Thalhah Ibnu Abdullah, Khudzaifah ibn Yaman, Sa’ad ibn Abi Waqash, dan sebagainya. Menurut ibnu Qudamah, Hudzaifah menikah dengan perempuan Majusi. Sementara menurut Muhammad Rasyid Ridla, Khudaifah menikah bukan dengan perempuan Majusi, melainkan dengan perempuan Yahudi.
Ketiga, ulama yang membolehkan secara mutlak. Ulama terakhir ini melanjutkan argumen ulama kedua yang tak tuntas. Jika ulama kedua, hanya membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya; perempuan muslimah menikah dengan  laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tak ada beda antara pernikahan laki-laki muslim-perempuan  Ahli Kitab dan pernikahan perempuan muslimah laki-laki Ahli Kitab. Menurut kelompok terkhir ini, tak ada teks dadam al-Qur’an yang secara eksplisit melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tidak adany larangan itu adalah dalil bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab.
Bagaimana di Indonesia ? Fakta historis tersebut tampaknya tak mengubah pendirian sejumlah ulama Indonesia untuk melarang pernikahan antara orang Islam dan bukan Islam. Pernikahan beda dalam pandangan mereka adalah haram. Per tanggal 1 Juni 1980, MUI Pusat mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan tersebut. Banyak ulama yan g khawatir, seorang istri yang Islam akan tunduk dan ikut agama si suami yang bukan Islam.
Sebagian ulama yang pro-pengharaman nikah beda agama itu mendapatkan sokongan dari negara. Melalui inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi hukum pernikahan, kewarisan, dan perwakafan, pemerintah melarang umat Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Dalam pasal 44 KHI dinyatakan “seorang waanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dalm pasal 40 disebutkan, “ dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; ...... (c) seorang yang tidak beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang melangsungkan pernikahan dengan orang yang tak beragama Islam.   
   
E.	Pengertian Ahlul Kitab, Musyrik, Kafir
Ahlul kitab adalah orang yang beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya, beriman kepada Nabi Musa AS dan berpegang teguh kepada kitab al-Taurah, itulah orang Yahudi atau kepada Nabi Isa AS dan al-Injil itulah orang-rang Nasrani.
Orang musyrik adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaaya pula Tuhan lain selain Allah, seperti orang-orang penyembah berhala, animistik dan sebagainya. Sedangkan orang kafir adaalah sama sekali tidak percaya tuhan, atheis.
Katolik atau Kristen sekarang dan zaman dulu sama saja. Sebelum al-Qur’an diturunkan mereka sudah terbagi dua kelompok; ada yang tetap memegang prinsip teologis seperti aslinya, yakni hanya bertuhan kepada Allah saja dan Isa al-Masih sekedar nabi utusan dan bukan Tuhan, dan ada yang  berubah dengan menganggap Isa al-Masih sebagai Tuhan, inilah yang musyrik menurut al-Qur’an. Karena itu, bila seseorang bertanya tentang ahlul kitab sekarang? apakah Nasrani sekarang bisa disebut ahlul kitab ? maka jawabannya berpulang kepada prinsip teologik mereka. Bila menganggap Isa sebagai Rasul utusan dan  bukan Tuhan, maka mereka dikategorikan sebagai ahlul kitab dan wanitanya boleh kita kawini. Begitu menurut jumhurul ulama seperti yang sudah dikemukakan di atas.
Lain Umar, lain pula anaknya, yakni Abdullah ibn Umar. Dia dan  beberaapa sahabat , termasuk kelompok Syiah Imamiyah dan Zaidiyah tidak membolehkan seorang lalaki mukmin menikai wanita ahlul kitab, apalagi sebaliknya.
Beberapa alasan dikemukakan antara lain: bahwa ayat 5 al-Maidah yang membolehkan menikai wanita ahli kitab diabnggap manushukh, hukumnya direvisi dengan ayat 221 al-Baqarah yang tegas mengatakan larangan menikai wanita musyrik atau sebaliknya. Selanjutnya mereka memukul rata , bahwa ahli kitab umumnya mempercayai Isa sebagai Tuhan, maka dianggap musyrik juga. 

F.	Analisa
Larangan pernikahan antara pria muslim dengan ahlul kitab karena pada hakikatnya itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran Trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya Maryam (Maria) bagi umat kristen dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) “dilarang pernikahan antar seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Dan sebaliknya pasal 44 “dilarang pernikahan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.” Larangan pernikahan tewrsebut cukup kuat, yakni:
1.	Dari segi hukum positif bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain adalah pasal 2 ayat (1) UU 1 Tahun 1974 tentang pernikahan,
2.	Dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebgai berikut:
a.	  سَدُّالدَّرِيْعَةArtinya sebagai tindakan prenfentif untuk mencegah terjadinya kemurtatan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan antar orang Islam dan non Islam
b.	Kaidah Fiqh دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ artinya “mencegah/menghindari mafsadah harus didahulukan dari mengambil manfaat”. Dalam hal ini berupa kemurtatan dan broken home itu harus didahulukan/diutamakan dari pada upaya menariknya ke dalam Islam (islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti dan keluarga besar dari mesing-masing suami istri yang berbeda agama.

G.	Penutup
Dari penjelasan di atas tentang pernikahan antar  orang yang  beda agama dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.	Islam melarang (haram) pernikahan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (Ahlul Kitab, Musyrik, dan Kafir).
2.	Pelarangan pernikahan pria muslim dengan ahlul kitab mengandung syirik yang jelas, seperti ajaran Trinitas, dan mereka menyatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
3.	Pada umumnya ahlul kitab mempercayai  Isa sebagai Tuhan, bukan sekedar rasul utusan Allah, maka mereka musyrik dan haram pernikahan dengan mereka.  
4.	KHI pasal 40, pasal 44 dengan tegas menolak pernikahan beda agama dalam segala bentuknya, dengan alasan untuk memelihara apa yang biasa disebut maqasyid al-Syari’ah.
5.	KHI menjadi rujukan para pegawai KUA dalam menikahkan para laki-laki dan perempuan Islam di Indonesia. KHI ikut terlibat dalam penentuan calon pasangan bagi warga negara yang mau menikah.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad Daud, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Isalam (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984)
al-Maraghi, Abdullah, al-Zawaj wa al-Thalaq fi jami’il Adyan (Kuwait: Wizaratul Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, 1985).
Ali, Muhammad al-Shabuny, Rawa’i al-Bayan (Bairut: darl-Fikr, tt )
Ali, A. Yusuf, The Holy Qur’an, Text Translation & Commetaary, vol. II, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1977)
Bahnisi, Ahmad Fathi, al- Siyasah al-Jinaiyah fi al-Islamiyah (Cairo: Darul ummah, 1965)
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: al-Majli al-Indonsesili al-Da’wah al-Islamiyah, 1972).
Majelis Ulama Indonesia, Kumpulam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimasa, 1985).
Ridha, Rasyid, Tafsir al-Manar, vol III, IV, VI, dan X. (Cairo: Darul Manar, 1367 H).