LATAR BELAKANG FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN

Ainun Yudhistira
Dosen Pada Fakultas Syari’ah STAIN Salatiga
E-mail: ainunyudhistira@yahoo.com

Abstrak
Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini adalah sebagai akibat pemahaman yang fiqih sentris, yang dalam kitab-kitab fiqih hampir tidak pernah dibicarakan tentang pencatatan perkawinan, yang sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqih itu ditulis. Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istishlahi atau maslahat. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adapun perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum  dan perlindungan hukum dari negara.
Kata Kunci: Akta Nikah, Pencatatan Perkawinan 
Pendahuluan
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal satu (1) disebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian untuk mencapai tujuan perkawinan yang dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, maka dibentuklah lembaga perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga non Muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasikan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat (muslim) masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah.
Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (sirri) tersebut antara lain (1) pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara; (2) tidak ada izin istri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang; (3) adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul “rapat” dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
Tugas Pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melaksanakan tugas telah ditetapkan adanya Pegawai Pencatat Nikah yang sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan sebutan Penghulu, sebagai Pejabat terdepan dan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan.
Adapun landasan hukum tentang pencatatan nikah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. 
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, tentang Pencatatan Nikah.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1995, tentang Kutipan Akta Nikah.
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian Pencatatan
Dalam proses perkawinan merupakan peristiwa penting yang terjadi pada manusia, maka mutlak perlu didaftarkan pada kantor urusan agama (KUA) bagi mereka yang beragama islam dan bagi non islam pada kantor catatan sipil. Karena jika dikemudian hari terdapat masalah tidaklah mudah dalam penyelesaianya, kecuali dengan beberapa bukti otentik yang memang disediakan untuk itu.
Pencatatan sipil, oleh lie Oen Hock di artikan sebagai suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum, yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.
Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjo dan Aziz Safroeddin berpendapat bahwa, lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan memungkinkan dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya memberikan kepastian sebesar-besarnya mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.
Mencatatkan berarti mendaftarkan peristiwa perkawinan kepada petugas/pejabat yang berwenang untuk dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Selain sebagai pencatat pencatat perkawinan, petugas juga mempunyai kewajiban sebagai pengawas terhadap perkawinan. Mengawasi dalam arti menjaga jangan sampai perkawinan melanggar ketentuan hokum, baik menurut hokum islam maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan yang sah.
Pencatatan perkawinan yang tujuan utamanya untuk melakukan upaya hukum, dengan maksud agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang atau masyarakat lainya. Karena dengan surat yang bersifat resmi tersebut, yang termuat dalam daftar khusus dan memang disediakan untuk itu, maka sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis dan bukti otentik. Bukti otentik tersebut berupa kutipan akta nikah.
Istilah “akta” dalam bahasa belanda di sebut “acte”, dan dalam bahasa inggris disebut “dead” yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu surat tanda bukti kebenaran yang ditandatangani oleh orang yang berkepentingan, hal itu merupakan tanda bukti yang dapat dijadikan saksi tulisan. Menurut  Peter Salim dan Yenny Salim dalam kamus bahasa indonesia kontemporer, akta diartikan sebagai dokumen yang berisi pernyataan resmi yang disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang: sertifikat, akta kelahiran, akta perkawinan. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo,  “akta” adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa, dan menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Hal ini senada dengan Subekti bahwa Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Pencatatan Perkawinan Dalam Lintasan Sejarah
Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam Huwelijksordonantie Staatsblad 1929 Nomor 348, Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad 1933 Nomor 48 dan Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak, Tujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa, Madura. Sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah RI diberlakukan Ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang waktu hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Kemudian untuk pengganti Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah untuk kepentingan  orang yang beragama Islam, sedangkan yang selain beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil (Bugerlijk Stand). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap di Kantor Pencatatn Sipil.
Terakhir sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menteri Agama RI dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1991 menetapkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah.
Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, maka perkawinan haruslah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan tersebut, perkawinan telah dicatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai alat bukti bahwa benar mereka telah melaksanakan perkawinan secara resmi dan sah.

Landasan Hukum Pencatatan Nikah
Pada dasarnya, tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah secara spesifik dalam hukum islam, bahkan dalam al-Qur’an dan hadis pun tidak ada teks yang secara eksplisit menjelaskan betapa pencatatan perkawinan itu sangat penting.
Namun demikian, karena pencatatan ditinjau dari segi pengertianya di atas adalah sebagai salah satu bukti tertulis, maka dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 bisa dijadikan landasan hukum sebagaimana bunyinya:
 يا يهاالذين امنوا اذاتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan (bukti tertulis) itu selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Dan yang dimasukkan kepada kategori yang tidak tunai adalah semua perjanjian perikatan yang ada kelanjutanya (seperti halnya perkawinan), serta tidak selesai persoalanya hanya pada saat terjadinya akad, yang bisa diduga kemungkinan terjadi permasalahan atau timbul perkara serta persengketaan pada kemudian hari. Hal ini di dalam kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang tabu, akan tetapi di dalamnya seringkali terjadi perselisihan dan percekcokan. Sehingga kadang untuk menyelesaikan perkaranya itu mendapatkan jalan buntu, karena dari salah satu pihak tidak ada yang bisa dijadikan bukti.
Demikian juga, karena pencatatan nikah dijadikan sebagai bukti, maka yang dapat dijadikan dasar atau landasan hukum dari hadis nabi adalah sebagai berikut:
االبينة علي المدعي واليمين علي المد عي عليه
Dari hadis tersebut diatas, bisa dipahami bahwa, bagi penggugat (baik itu dari pihak suami atau pihak istri kalau dalam perkawinan) sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara, akan dikenakan suatu acara pembuktian. Pengertian bayyinah sendiri dalam al-Qur’an, as- Sunnah dan perkataan para sahabat adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran. Pengertian  ini lebih umum dari pada pengertian yang dipaparkan menurut para ahli fiqh yang mengkhususkan artinya hanya kepada dua orang saksi laki-laki saja atau seorang laki-laki dengan sumpah penggugat.
Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim memberikan pemahaman bahwa yang di maksud dengan hadis tersebut adalah bagi penggugat untuk membuktikan tuntutanya/dakwaanya, ia harus membawakan bayyinah, sedang diantara bayyinah itu adalah dua orang saksi, dan tidak ragu-ragu lagi bahwa alat-alat bukti lainya selain dua orang saksi kadang-kadang kedudukanya lebih kuat dari pada dua orang saksi, hal yang sangat kuat dalam konteks sekarang dan banyak digunakan dalam pengadilan adalah alat bukti tertulis.
Dalam acara peradilan, pembuktian adalah sesuatu yang memang dibebankan pada pihak penggugat sebagai kenyataan (bukti) gugatanya itu sesuatu hal yang benar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:
االبينة الاثبات خلاف الظاهرو اليمين الابقاءالاصل
Oleh karenanya terhadap pihak yang mempunyai masalah dapat mengingkari atau menolak terhadap apa yang dilaporkan pihak lain kepadanya, dengan berdasarkan keadaan yang zahir itu (akta nikah) misalnya pihak suami yang mengingkari terhadap isterinya sehingga dia kawin dengan wanita lain/ lari dari tanggung jawab, maka isteri dapat mengajukan bukti-bukti seperti halnya akta nikah.
Begitu juga kalau mengacu pada disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No 9 Tahun 1975, di dalamnya termaktub pernyataan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini sebagai sebuah landasan hukum, bahwasanya pencatatan perkawinan suatu hal yang niscaya adanya.
Mengingat dalam melangsungkan akad pernikahan diharuskan mengikuti aturan hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaanya, maka akad akan dilaksanakan, harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang disertai hadirnya dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 10 ayat 3 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai suami dan isteri, kedua orang saksi dan pegawai pencatat secara berurutan. Ketiga dari komponen tersebut (suami isteri, dua orang saksi dan pencatat nikah) diharuskan hadir pada waktu acara perkawinan. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah dinyatakan tercatat secara resmi.
Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya suatu perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedual dan administratif, akan tetapi tidak mengabaikan persyaratan materil. Karena menurut mukti arto, suatu perkawinan bisa dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:
1.	Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2.	Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.
	
Fungsi Dan Tujuan Pencatatan
Salah satu tujuan dianjurkanya pencatatan nikah adalah, agar terwujudnya ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwaperkawinan menjadi jelas memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. 
Hal ini, merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian sebuah perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan adanya undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan tersebut sebagai usaha pemerintah untuk kemaslahatan umatnya, yang disebut dengan as-Siyasah asy syar’iyah.
Kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah suatu langkah yang tepat, mengingat kondisi masyarakat indonesia yang semakin kompleks ternyata beragam pula problem kehidupanya. Tentu saja hal itu membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi menjaga ketertiban kehidupan dan demi adanya kepastian hukum bagi masyarakatnya. Disamping itu, dengan pencatatan perkawinan dapat meminimalisir tiga hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan ikatan perkawinan. Pertama, berisiko tinggi terhadap terjadinya “poligami liar” dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam sebuah perkawinan. Kedua, akan sangat mudah bagi banyak masyarakat untuk menghidupkan praktek “kawin sirri” yang sangat beresiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang pertama (poligami liar) yang dalam realitas masyarakat sering kali dijumpai praktek “kawin bawah tangan” tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah dan tanpa sepengetahuan pihak isteri pertama. Karena ketika kehendak perkawinan dilaporkan atau didaftarkan kepada petugas pencatat nikah, maka petugas yang salah satunya mempunyai tugas mengawasi perkawinan, sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran, petugas bisa membatalkan perkawinan. Ketiga apabila terjadi perselisihan atau percekcokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik dari kedua belah pihak yang bersangkutan.
Kalau dari salah satu pihak tersebut di atas terdapat alat bukti (akta nikah) yang sah maka, tentu saja bisa melakukan upaya hukum. Karena tujuan diadakanya alat bukti itu memang untuk:
1.	Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai suatu hak
2.	Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak
3.	Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4.	Untuk menunjukan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. 
Hal ini sebagai bukti bahwa alat bukti yang sah mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya hukum. Karena sebagai alat bukti tersebut, masing-masing dari salah satu pihak atau mempunyai kekuatan dalam sebuah pengadilan sebagai upaya mempertahankan hak dari masing-masing yang berselisih tersebut. Sehingga menurut subekti kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi tiga kekuatan secara fungsional yaitu.
Pertama, kekuatan pembuktian lahir yaitu bahwa surat yang secara lahiriah tampil sebagai akta yang sah, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Kedua, kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi. Hal yang dimaksud adalah tentang adanya suatu perbuatan/keadaan menurut hukum, atau adanya suatu pernyataan. Ketiga kekuatan pembuktian materil yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sunguh-sungguh peristiwa yang disebutkan benar terjadi, hal ini dimaksudkan yaitu tentang kebenaran isi dari suatu perbuatan/keadaan atau pernyataan yang dimuat di dalam akta itu.
Mengambil pendapat Mahmud Syaltut bahwa perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan anak-anak dan keturunan. Pencatatan perkawinan tandasnya mempunyai tujuan sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman kaum muslim. Sebab, salah satu akibat menipisnya iman kaum muslimin ialah, semakin banyaknya terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang berakibat pada tindakan kesewenangan-kesewenangan dengan dalih yang dibuat-buat untuk lari dari kewajiban. Karena tolak ukur iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi, maka salah satu jalan keluar yang harus ditempuh adalah membuat bukti secara tertulis melalui pencatatan nikah.
Sementara menurut Ahmad Rofiq, ada dua fungsi pencatatan perkawinan yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi preventif yaitu untuk menanggulangi adanya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama (fiqh) di satu pihak, dan perundangan-undangan hukum dipihak lain. Kedua, fungsi represif yaitu, suami istri bila karena suatu hal tidak dibuktikan dengan akta nikah, dibuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama.
Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqih sentris, yang dalam kitab- kitab fiqih hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqih itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat al-Mudayanah dalam QS Al-Baqarah: 282, mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya. Akan tetapi sangat disayangkan tidak ada sumber-sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Menurutnya, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istislah atau maslahah. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
Berbeda halnya dengan Mukti Arto bahwa akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya, untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yaitu akta nikah yang dibuat oleh pegawi pencatat nikah. Disini akta nikah merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Sedangkan fungsi materiil artinya, akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti.
Dengan demikian, benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan, yaitu untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan suatu penilaian. Serta dalam upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal yaitu apa yang dikemukakan sebagai fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.
Sehubungan dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 5 dan 6) mempertegas kembali tentang pencatatan nikah bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tersebut adalah sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya untuk memperoleh akta kelahiran, asuransi, kewarisan, dan berbagai kepentingan lainnya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia harus dicatat sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang  No 32 Tahun 1954. Perkawinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid karena kurang persyaratan yang telah ditentukan dan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. 

Penutup
Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istislah atau maslahah. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Syatibi maslahat mursalah ini merupakan dalil qath’i yang dibangun atas dasar kejadian induktif. 

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Asjmuni. 1976. Qaidah-Qaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.

Arto, Mukti. 2003. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet, Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

                    . 1996. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahaya Perkawinan, Jurnal “Lembar Hukum”. Vol VII No 26, Mei. 

Bukhari. 1937. Sahih Bukhari Kitab Arrohmi Wa al-Hadiri. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibnu al-Qayyim. 1973. I’Ianul Muwaqiin. Beirut: Dar al-Fikr. 

Madzkur, Salam. 1993. al-Qada Fi al-Islam, Imron AM. (terj.). Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. Ke-2. Yogyakarta: Liberty.

Ngani, Nico. 1984. Seri Hukum Perdata Barat Cara Untuk  Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil. Yogyakarta: Liberty.

Pramudya, Yan Puspa. tt. Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris. Semarang: Cv Anika.

Salim, Peter. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, cet. Ke-1. Jakarta: Modern English Press.

Subekti. 1975. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradya Paramita.

Syaltut, Mahmud. tt. Al-Fatawa Dirasatu Lil Musykilat al-Muslim al-Mua shirah Fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Amanah, cet. Ke-3. Dar al-Qalam. Rofiq Ahmad. 1998. Hukum Islam Di Indonesia, Cet. Ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.