Pendidikan Islam dalam Konteks Politik Daerah

Abstract

Pendidikan dan politik terasa sangat sulit untuk dipisahkan, dan tidak mungkin  memisahkan pengetahuan dengan meninggalkan kekuasaan, begitu juga sebaliknya tidak mungkin kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja dalam proses pembentukan pengetahuan yang merupakan bentuk kebudayaan.

Pendidikan mustahil akan berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang ideal dengan melepaskan kekuasaan secara total dengan tanpa campur tangan dari kekuasaan, apalagi kapasitas para pendidik sangat terbatas sehingga tidak mampu mengatur secara baik terhadap peserta didik  secara komprehensif dan efektif.

Pendidikan Agama dalam prosesnya tidak mungkin akan melepaskan diri dari persoalan sosial politik yang ada di sekitarnya, termasuk dalam penerapan pengembangan pendidikan agama Islam itu sendiri.

Maka peraturan Pemerintah tentang adanya muatan lokal adalah salah satu bentuknya. Sebagai langkah-langkah politik yang persuasif, peraturan tersebut semakin mudah diterima oleh masyarakat karena relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengokohan kekuasaan penguasa lokal atau pemerintah kabupaten dapat berjalan efektif pula. Namun, teori hegemoni dan kekuasaan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan agama, ternyata ada sebagian masyarakat yang menolaknya. Hal ini membuktikan bahwa, tidak semua simpul kekuatan di masyarakat yang agamis dapat dihegemoni oleh penguasa, artinya sosio-kultur masyarakat yang bercorak agamis dan relegius tidak sepenuhnya merespon positif atas kebijakan penguasa.