SELUK BELUK PENGATURAN RAHASIA BANK SYARIAH

Abstract

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya sangat tergantung pada kepercayaan para nasabah (penyimpan maupun pengguna dana) yang telah mempercayakan dana serta jasa-jasa lainnya pada bank itu. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat tersebut terpelihara dengan baik. Salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank seperti yang diamanatkan undang-undang.Dasar Hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia, mula-mula tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Khusus untuk bank syariah telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada intinya, ruang lingkup rahasia bank syariah yang diatur dalam undang-undang perbankan syariah sama persis dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam konteks ini, bank dan pihak terafiliasi hanya diwajibkan merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Hal ini berarti pula bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penerima fasilitas atau nasabah peminjam (debitor) tidak termasuk ke dalam katagori rahasia bank yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi.Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu bank syariah dan pihak terafiliasi dibolehkan bahkan diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai nasabahnya berserta simpanan atau investasinya kepada pihak-pihak yang secara yuridis normatif diberi hak atau wewenang. Kata Kunci: Rahasia Bank, Bank Syariah, Pihak Terafiliasi, Wewenang