Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis

  • Zaini Tamin AR STAI YPBWI Surabaya

Abstract

Selama ini berbagai penelitian tentang pesantren memaparkan dinamika perubahan pesantren dalam sudut pandang kelembagaan atau kurikulum secara struktural. Tidak banyak dari para peneliti yang menguraikan tentang dinamika pesantren (dalam hal ini kurikulum) secara substansial. Oleh sebab itu, penulis melalui penelitian pustaka ini menguraikan perubahan kurikulum pesantren dari aspek filosofis yang menjadi substansi dinamika tersebut. Tujuan penelitian ini ialah mengupas kurikulum pendidikan pesantren - yang kini menjadi diskursus - bukan hanya sekedar karena kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan nasional yang selalu berubah, tetapi karena dinamika pesantren dalam mengembangkan kurikulumnya. Temuan penelitian ini adalah: respon pesantren dalam menghadapi tantangan zaman dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, merevisi kuikulumnya dengan memasukkan mata pelajaran umum. Kedua, membuka kelembagaan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Secara filosofis, dinamika perkembangan kurikulum pesantren dapat dipetakan menjadi tiga corak, di antaranya: pertama, tradisionalis. Pesantren tradisional mengikuti patron Ahl al-Sunnnah wa al-Jamā‘ah yang mengutamakan empat nilai dasar yaitu: tasāmuh, tawāzun, ta‘addul, dan tawasuṭ. Kedua, modernis. Pesantren modern mengusung agenda perubahan dengan mengkritisi kembali tradisi lama dunia pesantren yang dianggap tidak relevan dengan konteks saat ini. Ketiga, revivalis. Pesantren ini memiliki kecenderungan doktriner di dalam menginterpretasikan Islam yang dilandasi motif untuk memahami dan mengamalkan Islam secara murni dan terbebas dari interpretasi-interpretasi parsial.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-11-17
How to Cite
AR, Z. T. (2018). Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, 8(1), 1-21. https://doi.org/10.54180/elbanat.2018.8.1.1-21
Section
Articles