Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/Hum/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Keywords:
Fiqh Siyasah, Supreme Court Decision No: 6 P/HUM/2020, Regional Head
Abstract
Abstraction
This paper focuses on Supreme Court Decision No: 6 p/hum/2020 regarding the requirements for nomination of regional heads in the perspective of Fiqh Siyasah.
The data used in this study were collected using library research methods.
The results of this study conclude that the Supreme Court Decision No: 6 P/HUM/2020 grants the applicant's request in its entirety and cancels the provisions of Article 4 Paragraph (1) Letter P Number 2 PKPU Number 3 of 2017 relating to the limitation of the political rights of the Deputy Governor who to run for regent/mayor. In addition, in siyasa fiqh it is emphasized that a law must be fair and must accommodate the privileges and rights of the community, one of which is the privilege of political rights based on equal rights which is also regulated in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Articles 15 and 43.
Keywords: Fiqh Siyasah, Supreme Court Decision No: 6 P/HUM/2020, Regional Head
References
A’yun, Ema Fauzati Qurotul. ‚analisis yuridis dan fiqh siyasah terhadap hak politik disabilitas dalam dalam peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1- KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018‛(Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
Baskoro, Aji. “Korupsi Massal Dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus DPRD Malang), Jurnal Staatsrecht, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
Diana, Rashda. “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islamâ€, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017).
Dzajuli, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018), 25-27.
Faqih, Muhammad‚ Analisis siyasah dusturiyah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015)‛ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
Hakim, Dani Amran. Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyahâ€, Jurnal Tanjungpura Law, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2020)
Kusuma, Mochammad Tommy‚ Tinjauan Fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik‛ (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
Mawardi, Imam. al-Ahkam As-Sulthoniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam), terj. Fadli Basri, (Bekasi: Darul Falah, 2017).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (1) p.
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islamâ€, Jurnal al-Imarah, Vol. 4, No. 2, (2019)
Rusydi DR, Muhammad. “Hukum dan Moral; Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Kodrat H.L.A Hart dan Lon. F. Fullerâ€, Jurnal al-Wasath, Vol. 2, No. 1, (April, 2021)
Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.
Sendhikasari, Dewi. ‚Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak‛. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negri. Vol. VII. No. 08/II/P3DI. april, 2015.
Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesiaâ€, jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 12, (2013).
Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Zulhamdi, “Demokarasi Dalam Teori Politik Islamâ€, Jurnal syarah, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019).
Baskoro, Aji. “Korupsi Massal Dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus DPRD Malang), Jurnal Staatsrecht, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
Diana, Rashda. “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islamâ€, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017).
Dzajuli, Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018), 25-27.
Faqih, Muhammad‚ Analisis siyasah dusturiyah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015)‛ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
Hakim, Dani Amran. Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyahâ€, Jurnal Tanjungpura Law, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2020)
Kusuma, Mochammad Tommy‚ Tinjauan Fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik‛ (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
Mawardi, Imam. al-Ahkam As-Sulthoniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam), terj. Fadli Basri, (Bekasi: Darul Falah, 2017).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 4 ayat (1) p.
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islamâ€, Jurnal al-Imarah, Vol. 4, No. 2, (2019)
Rusydi DR, Muhammad. “Hukum dan Moral; Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Kodrat H.L.A Hart dan Lon. F. Fullerâ€, Jurnal al-Wasath, Vol. 2, No. 1, (April, 2021)
Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.
Sendhikasari, Dewi. ‚Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak‛. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negri. Vol. VII. No. 08/II/P3DI. april, 2015.
Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesiaâ€, jurnal al-Ulum, Vol. 13, No. 12, (2013).
Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Zulhamdi, “Demokarasi Dalam Teori Politik Islamâ€, Jurnal syarah, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember, 2019).
Published
2022-06-08
How to Cite
Moh. Irfan, & Amirullah Fikri. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/Hum/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya, 7(1), 15-38. https://doi.org/10.32492/sumbula.v7i1.4844
Section
Artikel
Copyright (c) 2022 Moh. Irfan, Amirullah Fikri (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- All material contained in this site is protected by law. It is prohibited to quote part or all of the contents of this website for commercial use without the approval of the board of editors of this journal.
- If you find one or more articles contained in Sumbula: Journal of Religious, Social and Cultural Studies that violate or potentially infringe your copyright, please report it to us, via email to Priciple Contact.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license.
- All Information contained in Sumbula: Journal of Religious, Social and Cultural Studies is academic. Sumbula: Journal of Religious, Social and Cultural Studies shall not be liable for any losses incurred by misuse of information from this site.
