Ulama dan Politik di Indonesia Pasca Reformasi

Abstract

Partai politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Salah satu fungsi dari dibentuknya partai politik Sejak runtuhnya rezim Orde baru (ORBA) dibawah kepemimpinan H. M. Soeharto dan bergulirnya era reformasi sebuah gerakan yang menuntut era reformasi disegala bidang baik reformasi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya bermunculan partai politik. Ulama dan politik kadang tak bisa dipisahkan. Sejarah membuktikan keterlibatan mereka dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Saat pemilu sudah diambang pintu, ulama kembali menjadi sorotan bahkan direbutkan masing-masing ORSOSPOL yang akan bertarung dalam pemilu. Mereka saling berupaya untuk menyeret tokoh informal dan kharismatik ini kedalam kanca politik praktis. Maka bertaburkanlah sejumlah nama ulama, kiayi, ajengan sampai muballigh dalam calon legislative setiap ORSOSPOL.sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik maupun kepada masyarakat luas. Sistem politik yang demokrasi partai politik menjadi pilihan sebagaialat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Pendidikan politik merupakan usaha untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Selain itu, berakibat rendahnya tingkat kualitas kader partai politik dalam mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Implikasi peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dan rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pengawasan kebijakan publik. Ulama and politics are sometimes inseparable. History proves their involvement in the struggle for independence. When the election was approaching, the clerics were back in the spotlight and were even won over by each of the ORSOSPOLs that were going to contest the election. They mutually endeavor to drag these informal and charismatic figures into practical politics. So the names of ulama, kiayi, ajengan and muballigh are scattered in the legislative candidates of each ORSOSPOL. as a political institution that is responsible for providing political education to cadres of political parties and to the wider community. A political system with a democratic political party is the choice as a tool to realize the ideals of the nation and state. Political education is an effort to create a healthy and quality Indonesian democracy.In addition, it results in low quality levels of political party cadres in encouraging the improvement of people's lives. The implications of the role of political parties in the political education of the younger generation on regional political resilience have an impact on the low level of community political participation and the low level of community participation in the making and supervision of public policies