ISLAMIC EDUCATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT

Study of Local Government Policy in the Implementation of Islamic Religious Education in Indonesia

Abstrak

Perubahan sistem pengelolaan pemerintahan di Indonesia dari sentralistik ke desentralistik telah mengubah cara pandang masyarakat akan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan Islam. Meskipun pendidikan Islam pada umumnya, dan madrasah pada khususnya belum menjadi objek otonomi daerah, tapi sedikitnya masyarakat berharap pemerintah daerah menggunakan moment desentralistik ini sebagai pintu masuk untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, di mana dokumen sebagai salah satu sumber data dapat diperoleh secara langsung maupun melalui browsing internet. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) pemerintah daerah mengeluarkan kebijakannya untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam; (2) bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam teridir dari: peraturan daerah (perda provinsi/kabupaten/kota), peraturan kepala daerah (pergub/perbup/perwali), dan program kegiatan pembangunan; (3) substansi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaran pendidikan keagamaan Islam menyasar pada kurikulum/materi pendidikan, komptenesi pendidik, kesejahteraan pendidik, dan sarana prasarana pendidikan.